TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin menunjukkan perannya sebagai penopang kesehatan masyarakat Indonesia.

Sepanjang 2025, program ini mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

Tingginya angka tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan JKN sekaligus pentingnya program ini dalam menjaga kesehatan dan produktivitas penduduk.

Capaian tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, JKN bukan hanya memberikan jaminan pembiayaan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Prihati menjelaskan, hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Untuk mendukung pelayanan tersebut, BPJS Kesehatan terus memperluas kerja sama dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di berbagai daerah.

Selain memperluas jaringan layanan, BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi WhatsApp PANDAWA, serta Care Center 165. Berbagai inovasi tersebut dihadirkan agar peserta semakin mudah memperoleh layanan kesehatan maupun administrasi kepesertaan.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Prihati menyebut kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap sehat. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun. BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut serta mencatat berbagai capaian dalam penilaian tata kelola organisasi dan integritas.

Menurut Prihati, manfaat Program JKN juga berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan, serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan. Kajian tersebut juga menunjukkan peningkatan kepesertaan JKN berpengaruh terhadap kenaikan pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, dan produktivitas masyarakat.

Di sisi lain, Prihati mengingatkan bahwa keberlanjutan Program JKN masih menghadapi tantangan. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun dan sekitar 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik. Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta melakukan pengendalian biaya agar program tetap berkelanjutan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan JKN merupakan bentuk pelaksanaan amanat konstitusi dan terus menunjukkan kemajuan dalam kualitas layanan, perluasan akses, serta tata kelola yang semakin baik.

Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai pembiayaan Program JKN merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Menurutnya, keberlanjutan JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis gotong royong, peningkatan efisiensi layanan kesehatan, serta kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat agar program ini terus menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)