Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - PT Air Minum (PAM) Giri Menang menutup tahun buku 2025 dengan performa perusahaan yang stabil dengan total keuntungan bersih (dividen) yang didapatkan sebesar Rp21 miliar.

Capaian positif ini sudah disampaikan dalam hasil Kinerja PAM Giri Menang bersama Pemerintah Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram.

Direktur Utama PAM Giri Menang, H Sudirman mengatakan, sesuai dengan kesepakatan bahwa dividen akan dibagi dua. 

50 persen akan diberikan ke pemegang saham, dan setengahnya lagi dialokasikan kembali sebagai penyertaan modal perusahaan untuk memperkuat pelayanan publik.

​Meski setoran dividen diproyeksikan tetap stabil seperti tahun-tahun sebelumnya, Sudirman mengingatkan bahwa besaran dividen sangat dipengaruhi dinamika biaya operasional dan pemeliharaan.

Baca juga: 46 Tahun PAM Giri Menang Penuhi Kebutuhan Air Warga Mataram dan Lombok Barat

"Jika hanya mengejar profit, kami mungkin enggan berinvestasi pada pelayanan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau sumur bor yang biaya operasionalnya tinggi. Tugas utama kami adalah pelayanan dasar masyarakat," tegasnya.

RUPS juga membahas terkait dengan rencana kerja anggaran (RKA) perubahan untuk tahun berjalan 2026.

Sudirman juga menegaskan bahwa saat ini kondisi perusahaan dalam kinerja yang positif, meski dihadapkan pada berbagai tantangan operasional dan fluktuasi ekonomi, PAM Giri Menang dipastikan tetap konsisten memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

"PAM Giri Menang tetap berkomitmen dan dipastikan mampu memberikan dividen kepada Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Pemkot Mataram selaku pemegang saham," tegasnya.

Sudirman tidak ingin menampik kondisi pipa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, menyebabkan adanya penurunan kualitas yang berdampak pada pelayanan.

Menyikapi hal tersebut, pihak manajemen mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan hotline resmi jika menemukan kendala distribusi di lapangan.

Sebagai langkah konkrit peningkatan layanan ke depan, RUPS juga telah menyetujui program pembangunan reservoir (bak penampung) penyeimbang di Desa Bajur.

Infrastruktur ini dirancang khusus untuk mengatasi masalah penurunan tekanan air pada jam-jam puncak sekaligus mendukung perubahan Perda RTRW Lombok Barat di kawasan Labuapi sebagai titik investasi baru.

Terkait komposisi kepemilikan saham, Sudirman menjelaskan bahwa formasi saat ini tidak mengalami perubahan yang besar. 

Komposisi masih didominasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar 63 persen, sementara Pemerintah Kota Mataram memegang 37 persen saham.

(*)