Oleh: Luthfi Amrusi, S.H. - Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pertiba
SELAMAT Hari Bank Indonesia, 5 Juli 2026. Momentum ini bukan sekadar memperingati perjalanan panjang bank sentral Indonesia, tetapi juga menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan arti penting independensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah ketidakpastian global yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, perang dagang, dan perubahan arah kebijakan ekonomi dunia, Indonesia memerlukan kebijakan yang tidak hanya tepat, tetapi juga perlu terkoordinasi dan berlandaskan hukum.
Dalam tata kelola ekonomi modern, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen utama yang menentukan arah pembangunan nasional. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, juga memelihara stabilitas sistem keuangan. Dua kebijakan tersebut jangan sampai berjalan sendiri-sendiri, namun satu sama lain harus saling melengkapi dalam harmoni demi kepentingan bangsa.
Hubungan tersebut sesungguhnya telah memperoleh landasan yang kuat dalam konstitusi kita. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dan juga, Pasal 23D UUD 1945 menyatakan bahwa negara memiliki satu bank sentral yang kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa independensi Bank Indonesia bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi juga amanat konstitusi yang harus dihormati.
Pengaturan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Dengan demikian, independensi Bank Indonesia merupakan instrumen hukum agar kebijakan moneter tetap profesional, kredibel, dan bebas dari intervensi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Sehingga independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk bekerja sendiri.
Tantangan ekonomi saat ini makin kompleks sehingga memerlukan koordinasi yang kuat antarlembaga. Pemerintah sebagai otoritas fiskal, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas sektor jasa keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin simpanan masyarakat harus bergerak dalam satu irama kebijakan. Di sinilah peran strategis Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, KSSK menjadi forum koordinasi nasional dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Keberadaan KSSK membuktikan bahwa koordinasi bukanlah bentuk pengurangan independensi Bank Indonesia, melainkan mekanisme hukum untuk menyinergikan kewenangan masing-masing lembaga dalam menghadapi potensi krisis.
Pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pemulihan. Pelajaran tersebut harus terus dipertahankan. Koordinasi yang baik akan melahirkan kebijakan yang saling menguatkan, sedangkan ego sektoral hanya akan memperlambat respons negara terhadap perubahan ekonomi global.
Oleh karena itu, KSSK perlu terus memperkuat mekanisme koordinasi melalui transparansi indikator peringatan dini (early warning indicators), penyusunan prosedur mitigasi krisis yang terukur, pengembangan platform data makroprudensial yang terintegrasi, serta penerapan single voice policy agar komunikasi kepada publik berlangsung konsisten. Kejelasan informasi dan kesamaan persepsi akan memperkuat kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap kebijakan ekonomi nasional.
Bagi daerah Bangka Belitung, stabilitas ekonomi nasional bukanlah isu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Daerah ini masih bertumpu pada sektor pertambangan timah, perkebunan kelapa sawit dan lada, perikanan, serta pariwisata yang sangat dipengaruhi oleh inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan iklim investasi. Ketika stabilitas ekonomi nasional terjaga, manfaatnya akan dirasakan hingga ke daerah melalui meningkatnya investasi, terjaganya daya beli masyarakat, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.
Independensi Bank Indonesia dan koordinasi kebijakan ekonomi bukanlah dua konsep yang saling bertentangan. Justru keduanya merupakan amanat konstitusi yang harus berjalan beriringan dalam kerangka negara hukum.
Pemerintah membutuhkan Bank Indonesia yang independen agar kebijakan moneter tetap kredibel, sementara Bank Indonesia membutuhkan koordinasi yang kuat dengan pemerintah agar stabilitas ekonomi dapat mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selamat Hari Bank Indonesia, 5 Juli 2026. Semoga Bank Indonesia terus menjadi institusi yang independen, profesional, dan terpercaya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Pada saat yang sama, sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus makin diperkuat.
Ekonomi Indonesia tidak dapat dibangun oleh ego sektoral, melainkan oleh harmoni kebijakan yang berlandaskan konstitusi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional. Dari harmoni itulah lahir kepercayaan, dari kepercayaan tumbuh stabilitas, dan dari stabilitas terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
