TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali terus menunjukkan komitmen seriusnya dalam memimpin transisi menuju pembangunan rendah karbon di kancah global. 

Langkah teranyar ditunjukkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, yang secara langsung mempromosikan peta jalan ramah lingkungan sekaligus menjajakan berbagai peluang investasi hijau kepada para pelaku usaha dan lembaga internasional di London, Inggris.

Presentasi strategis tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Climate Leadership Luncheon yang berlangsung pada 25 Juni 2026. 

Pertemuan bergengsi ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari kedua negara. 

Baca juga: Duta Badung Bali Tampil Memukau di Utsawa Gong Kebyar Wanita di PKB

Di antaranya adalah Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, serta Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya.

Sementara dari pihak tuan rumah, tampak hadir anggota Parlemen Inggris Graham Stuart MP dan Lord Ed Udny-Lister, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, serta sejumlah perwakilan penting dari sektor bisnis dan lembaga keuangan dunia.

Di hadapan para delegasi internasional, Koster memaparkan visi besar Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan status Bali Net Zero Emission pada tahun 2045. 

Target ini terhitung sangat ambisius karena dicanangkan 15 tahun lebih cepat daripada target yang dipatok secara nasional oleh pemerintah pusat, yakni pada tahun 2060.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan guna menekan emisi karbon secara signifikan.

“Sejumlah langkah strategis yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Bali meliputi transisi dari energi berbahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan, percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada perkantoran pemerintah dan swasta, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, serta berbagai fasilitas umum,” katanya.

Tidak hanya berfokus pada sektor energi, Koster menjelaskan bahwa Pemprov Bali juga secara masif mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di jalanan Pulau Dewata. 

Kebijakan ini diperkuat dengan langkah konkret di sektor lingkungan dan pangan, lewat pengetatan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, serta perluasan sistem pertanian organik yang dinilai efektif dalam menekan emisi karbon.

Untuk menyukseskan peta jalan hijau yang masif tersebut, Koster memanfaatkan forum di London ini sebagai jembatan untuk mengundang partisipasi modal global dari para investor internasional. 

Bali tidak bisa bergerak sendiri, sehingga kolaborasi lintas negara menjadi kunci penting dari keberhasilan misi ini.

"Pemerintah Provinsi Bali membuka kesempatan seluas-luasnya dan mengundang para investor untuk berkolaborasi serta berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan, transportasi rendah emisi, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, perdagangan karbon, serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan," ujar Koster.

Melalui partisipasi aktif dalam forum internasional tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berhasil memperkenalkan arah baru kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tengah diadopsi. 

Langkah diplomasi iklim ini diharapkan dapat segera membuka keran kerja sama internasional yang lebih luas guna menyokong percepatan pencapaian target Bali bebas emisi pada tahun 2045 mendatang.