Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kementerian Hukum (Kemenkum) Kantor Wilayah (Kanwil) Papua mendukung pembukaan Program Studi (Prodi) Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen). 

Program tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak notaris Orang Asli Papua (OAP) yang profesional dan berintegritas.

Dukungan itu disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mengusung tema "Satu Pengabdian, Sejuta Kepercayaan, 118 INI untuk Indonesia" di Hotel Zuni, Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (4/7/2026).

Baca juga: Uncen Jayapura Resmi Buka Kuliah Perdana PPDS Anestesiologi, 4 Dokter Pilihan Siap Mengabdi

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Cenderawasih dan Pengurus Wilayah Papua Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Hukum Uncen dan Pengurus Wilayah Papua INI sebagai langkah awal pembukaan Prodi Kenotariatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, mengatakan pembukaan Prodi Kenotariatan menjadi bukti sinergi antara perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia Papua di bidang hukum.

"Ini menjadi bukti bahwa membangun Papua harus dilakukan dengan bersinergi. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pembukaan Prodi Kenotariatan ini hadir untuk menjawab kebutuhan Papua terhadap tenaga notaris yang profesional," ujarnya.

Anthonius mengatakan saat ini sebagian besar notaris yang bertugas di Papua masih berasal dari luar daerah.

Karena itu, menurutnya, keberadaan Prodi Kenotariatan di Uncen menjadi langkah strategis untuk mencetak notaris dari kalangan Orang Asli Papua yang nantinya dapat mengabdi di daerahnya sendiri.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan melalui penyediaan beasiswa bagi putra-putri asli Papua yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang kenotariatan.

"Saya berharap Bapak Gubernur dan para bupati dapat memberikan dukungan beasiswa bagi anak-anak asli Papua yang memilih Program Studi Kenotariatan. Ini merupakan investasi sumber daya manusia untuk masa depan Papua," katanya.

Baca juga: Tingkatkan Keterampilan Digital, FEB Uncen Beri Pelatihan AI dan Canva bagi Siswa SMK di Jayapura

Menurut Anthonius, profesi notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penerbitan akta autentik.

Oleh karena itu, Papua perlu mempersiapkan regenerasi notaris sejak dini.

Ia mengingatkan bahwa dalam 10 hingga 15 tahun mendatang, banyak notaris yang saat ini bertugas di Papua berpotensi berpindah ke daerah lain sehingga kebutuhan tenaga notaris harus mulai diantisipasi.

"Kalau Papua tidak mempersiapkan regenerasi dari sekarang, ke depan kita akan mengalami kendala dalam pelayanan kenotariatan. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak Papua," ujarnya.

Selain mendorong pembukaan Prodi Kenotariatan, Anthonius mengungkapkan Kementerian Hukum pada tahun ini juga akan membuka empat program studi baru, yakni Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Bantuan Hukum.

Ia berharap pemerintah daerah juga memberikan dukungan terhadap program tersebut agar semakin banyak putra-putri Papua yang memperoleh kesempatan mengembangkan kompetensi di bidang hukum.

Anthonius menegaskan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Papua akan terus memperkuat sinergi guna meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan di Tanah Papua.

"Kami berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas notaris di Papua agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin baik. Dengan lahirnya Prodi Kenotariatan di Uncen, kami berharap akan semakin banyak notaris Orang Asli Papua yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah," pungkasnya. (*)