Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal kondisi ekonomi Indonesia. Sang Bendahara Negara juga menegaskan Indonesia tidak sedang mengarah pada krisis.
Menurutnya, pemerintah terus menjaga stabilitas melalui kebijakan fiskal yang hati-hati, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas. Ia menilai sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan tren yang positif.
"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Purbaya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang mampu memperkuat kegiatan ekonomi riil agar manfaat pertumbuhan dapat semakin dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah juga memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional.
Pemerintah bersama otoritas terkait terus menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat.
Defisit APBN dijaga tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada tingkat yang aman dibandingkan berbagai negara lain.
"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81% dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3%. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelas Purbaya.
Terkait berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, Purbaya menyampaikan pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran.
Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal sehingga pengawasan dan penyempurnaan akan terus dilakukan.
Oleh sebab itu, pemerintah telah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana agar penggunaan anggaran negara semakin akuntabel.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," terang Purbaya.
Purbaya juga menegaskan dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara.
Di sisi lain, ia memastikan reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.
Berbagai langkah pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan integritas institusi sekaligus memperkuat penerimaan negara.
"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegas Purbaya.
