TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Seluruh kepala daerah se-Kepulauan Riau bersama unsur TNI dan Polri mengikuti pengarahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Djamari Chaniago, di salah satu hotel kawasan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (3/7/2026).  

Kegiatan tersebut membahas penguatan stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia. 

Pengarahan itu dihadiri para bupati, wali kota, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan satuan kerja TNI-Polri di Provinsi Kepulauan Riau.
 
Pertemuan menjadi wadah menyampaikan kondisi keamanan masing-masing daerah sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi. 

Dalam forum tersebut, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menjadi salah satu kepala daerah yang menyampaikan usulan secara langsung kepada Menko Polkam.  

Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap penguatan keamanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Menurut Aneng, posisi geografis Anambas sangat strategis karena berbatasan langsung dengan jalur perairan internasional dan berada dekat dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, serta Thailand. 

Ia menjelaskan, letak tersebut membuat wilayah Anambas memiliki nilai strategis, baik dari sisi pertahanan, keamanan, maupun kedaulatan negara.  

Karena itu, penguatan aparat dan sarana keamanan dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman. 

"Anambas merupakan salah satu beranda terdepan Indonesia. Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap penguatan keamanan di wilayah kami karena letaknya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga," kata Aneng saat dikonfirmasi TribunBatam.id, Sabtu, (4/7/2026).

Ia mengatakan, selama ini perhatian pemerintah pusat dalam penguatan militer lebih banyak difokuskan di Kabupaten Natuna. 

Menurutnya, kebijakan itu memang penting, namun Anambas juga membutuhkan langkah serupa mengingat karakteristik wilayahnya yang tidak jauh berbeda sebagai daerah perbatasan. 

Aneng menilai keberadaan personel, fasilitas pengamanan, serta dukungan alutsista di wilayah Anambas perlu terus diperkuat agar mampu menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

Meski demikian, ia memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas hingga saat ini masih tetap kondusif.  

Warga disebut memiliki semangat kebersamaan yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu nasional yang berpotensi memecah persatuan. 

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga selama ini berjalan baik sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui koordinasi yang efektif. 

"Alhamdulillah, situasi keamanan di dalam daerah tetap aman dan kondusif. Masyarakat Anambas tidak mudah terpancing isu-isu yang berkembang di tingkat nasional karena selama ini komunikasi dan kebersamaan terus kami jaga," ujarnya. 

Aneng menambahkan, tantangan yang lebih besar justru berasal dari luar wilayah Indonesia. Banyaknya kapal asing yang melintasi perairan Anambas menjadikan kawasan tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih optimal. 

Menurut dia, lalu lintas kapal internasional di sekitar perairan Anambas memiliki potensi menimbulkan berbagai ancaman, mulai dari pelanggaran wilayah, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, hingga berbagai aktivitas lintas negara yang memerlukan pengawasan ketat dari aparat. 

"Ancaman yang kami hadapi lebih banyak berasal dari luar. Jalur laut Anambas sangat ramai dilintasi kapal-kapal asing sehingga penguatan pengamanan di kawasan perbatasan menjadi kebutuhan yang sangat penting," tegasnya. 

Sementara itu, Menko Polkam RI, Djamari Chaniago, dalam arahannya meminta seluruh pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terus menjaga stabilitas politik, keamanan, persatuan, serta semangat kebangsaan sebagai modal utama pembangunan. 

Ia mengatakan keamanan yang terjaga akan memberikan kepastian bagi investasi, pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah perbatasan. 

"Stabilitas politik dan keamanan harus menjadi tanggung jawab bersama. Seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi menjaga persatuan, karena tanpa kondisi yang aman, pembangunan tidak akan berjalan secara maksimal," ujar Djamari. 

Menanggapi usulan Bupati Anambas, Djamari menyatakan akan membawa dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam memperkuat sistem keamanan di wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri terus diperkuat.

Ini penting agar Anambas sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang semakin kokoh dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat. (TribunBatam.id/Ihsan Imaduddin)