TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Inilah hari bersejarah yang terjadi pada 5 Juli, silam. 

Tepatnya pada tahun 1959, kebijakan Presiden Soekarno merubah sistem demokrasi Indonesia. 

Setelah 14 tahun merdeka, Soekarno mengambil langkah untuk masa depan bangsa. 

Lantas apa yang dilakukan Presiden pertama di Indonesia ini? 

Ia mengeluarkan sebuah dekrit.

Hingga sejarah, mencatat momentum tersebut sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Jejak kepemimpinan Soekarno ini, mengubah arah sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Indonesia menganut sistem demokrasi liberal selama kurang lebih 9 tahun, tepatnya dari 17 Agustus 1950.

Lalu sistem tersebut berakhir, pada 5 Juli 1959. 

Baca juga: Apa itu Hari Maritim Nasional? Diperingati 23 September, Sudah Dirayakan Sejak Zaman Ir Soekarno

Dikutip dari Kompas.com, dekrit tersebut berisi keputusan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan mengakhiri penggunaan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Kenapa hal ini bisa terjadi? 

Hal ini karena Badan Konstituante dianggap gagal dalam menyusun dan menetapkan konstitusi baru pengganti UUDS 1950. 

Dulu, lembaga tersebut merupakan dewan perwakilan yang dibentuk pada 9 November 1956 melalui Pemilu 1955. 

Tugas utamanya adalah merumuskan konstitusi baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

Namun karena bertahun-tahun bekerja tak ada hasil dan tidak pula mencapai kesepakatan, justru memicu ketidakstabilan politik. 

Beberapa poin penting terkait Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain: 

Kegagalan Konstituante mencapai kesepakatan UUD baru 

Seringnya pergantian kabinet yang memicu instabilitas politik 

Voting di Konstituante yang tidak memenuhi kuorum meskipun mayoritas setuju kembali ke UUD 1945 

Pada akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada pukul 17.00 WIB, Minggu, 5 Juli 1959. 

Sejak saat itu, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 dan memasuki era Demokrasi Terpimpin.

Lantaran menemukan jalan buntu akhirnya Presiden Sukarno menetapkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dan didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

(Kompas.com)(TribunnewsSultra.com/Desi Triana)