TRIBUNSTYLE.COM - Kenyamanan Kota Solo sebagai destinasi wisata unggulan terus diusik oleh ulah oknum juru parkir (jukir) nakal. Menanggapi keluhan warga dan pelancong yang mulai gerah, Wali Kota Solo, Respati Ardi, langsung mengambil langkah taktis. Orang nomor satu di Solo ini bersiap membentuk Satuan Tugas (Satgas) Parkir khusus untuk membersihkan praktik-praktik ilegal di jalanan.
Langkah tegas ini diambil setelah Respati memimpin patroli gabungan pada Jumat (3/7/2026) malam. Menyisir kawasan ramai mulai dari Jalan Slamet Riyadi, Ngarsopuro, hingga Yosodipuro, ia menemukan langsung berbagai pelanggaran yang bikin geleng-geleng kepala. Mulai dari jukir tanpa identitas resmi hingga aksi "ngepruk" tarif di Kawasan Ngarsopuro di mana tarif yang seharusnya Rp2.000 dikatrol sepihak menjadi Rp3.000.
Tak hanya itu, ruang publik pun ikut dicaplok. Di Jalan Gajah Mada Ketelan, bahu jalan kedapatan disalahgunakan sebagai lahan parkir oleh pihak ketiga swasta.
Saat ditemui di Sentra IKM Mebel Sri Kayu pada Sabtu (4/7/2026), Respati Ardi merinci empat masalah krusial yang ia temukan langsung di lapangan:
“Satu, banyak jukir yang tidak menggunakan KTA, tidak jelas. Kedua, mengenakan tarif di luar yang tertera pada karcis. Tiga, banyak mobil yang parkir yang tidak pada semestinya.”
“Empat, akeh banget (banyak banget) iki, motor-motor yang parkirnya menghalangi bahu jalan. Itu yang sedang kita tertibkan,” ujar Respati.
Baca juga: Resmi Turun! Harga BBM Hari Ini Sabtu 4 Juli 2026, Karyawan Kota Solo Tak Terpengaruh Pertamax Mahal
Demi membenahi karut-marut ini, Respati menegaskan bahwa pembentukan Satgas Parkir bukan sekadar gertakan sambal. Tim ini akan menjadi motor penggerak transformasi perparkiran di Kota Bengawan.
“Ini memang kita akan bentuk Satgas Parkir dan transformasi parkir, sehingga ke depan penataan parkir ini lebih baik,” jelasnya.
Namun, Pemkot Solo tidak memukul rata semua jukir. Respati berjanji akan merangkul jukir yang taat aturan dan memberikan mereka apresiasi yang layak. sebaliknya, bagi mereka yang nekat melanggar, sinergi antara Dishub, Polri, dan TNI siap memberikan sanksi tegas.
“Kami akan memantau terus, jukir yang baik, yang sudah ikut sertifikasi menggunakan KTA, itu tetap akan kita fasilitasi beserta seluruh jaminan kesejahteraan, ketenagakerjaan, dan lain-lain,” katanya.
“Intinya kami tindak tegas jukir-jukir liar, jukir nakal yang tidak melayani warga dengan baik,” tambah Respati.
Baca juga: Liburan Sekolah Hemat di Solo: Jelajahi 6 Tempat Wisata Kota yang Seru dan Gratis!
Menariknya, saat disinggung mengenai potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pengelolaan pihak ketiga, Respati mengaku kondisi PAD Solo sebenarnya masih relatif aman dan berkinerja baik dibanding kota lain. Fokus utamanya saat ini jauh melampaui sekadar angka retribusi: ia ingin menjaga wajah Kota Solo di mata dunia.
“Sebetulnya kalau dihitung dari PAD retribusi parkir dibanding kota lain, Solo itu bagus. Cuma itu bukan masalah retribusi parkirnya, tapi pelayanan warga.”
“Saya takut wisatawan ini, kalau parkirnya tidak baik, tidak kembali lagi. Maka dari itu, kita tindak tegas parkir yang nakal supaya wisatawan betah di Solo, ya,” terangnya penuh harap.
Sebagai solusi jangka panjang, jukir di Solo akan mendapatkan pembinaan masif. “Ini nanti kita sosialisasikan. Jukir-jukir ini kita bina bersama Satgas Parkir, TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh lembaga masyarakat kita libatkan,” tutur Respati.
Selain pembentukan Satgas, Pemkot Solo juga tengah menggodok aturan tarif progresif dan bersiap melompat ke era modernisasi lewat digitalisasi sistem parkir tahun ini.
“Itu sedang kita pelajari karena kami juga terbatas dengan Perda bahwa itu flat, tarif flat yang ada di tempat-tempat. Ada yang tidak menyediakan parkir, dan beberapa temuan-temuan yang harus kita selesaikan segera nanti,” katanya terkait tarif progresif yang sempat viral.
Terkait sistem bayar nontunai, ia membocorkan, “Dan digitalisasi di tahun ini perdanya sudah harmonisasi. Begitu sudah selesai, nanti akan ada menggunakan digital QRIS, ini akan kita terapkan juga di Solo.”
Baca juga: Resmi Turun! Harga BBM Pertamina 4 Juli 2026, Antrean SPBU di Solo Masih Panjang, Hindari Jam Ini
Dihubungi terpisah, Kepala UPTD Perparkiran Dishub Solo, Haryono, menyebutkan bahwa kiblat pembentukan Satgas ini berkaca dari keberhasilan sistem di Kota Pahlawan.
“Ya mungkin sama kayak kegiatan operasi gabungan itu. Cuma kan kita disuruh ke Surabaya. Mencotoh satgas-satgas yang di Surabaya,” ungkap Haryono.
Selama ini, Dishub Solo sebenarnya rutin menggelar patroli hingga delapan kali dalam sebulan. Namun, kehadiran Satgas ber-SK resmi dari Wali Kota diharapkan bisa memberikan taji yang lebih kuat. Pihaknya kini tengah menunggu instruksi penuh dari Respati Ardi untuk mengeksekusi penertiban secara total.
“Kalau kita kan ada operasi gabungan sama TNI/Polri itu. Cuma kan selama ini belum ada SK-nya atau seperti apa. Cuma arahan Pak Wali kemarin nanti dibentuk satgas. Nah, ini nanti kita coba arahannya Pak Wali itu seperti apa,“ kata Haryono.
Haryono juga menambahkan bahwa banyak oknum jukir sebenarnya memiliki izin resmi, namun malas menaati prosedur standar penataan.
“Ya, sebenarnya bukan liar (yang tidak pakai KTA). Hanya saja mereka bandel gitu loh, sudah punya KTA tapi tidak digantungne. Kemarin itu juga sama Pak Wali patroli kemarin itu kan juga ditemukan banyak yang nggak pakai KTA. Terus ada yang belum perpanjang, gitu. Kemarin juga ditemukan seperti itu,” urainya.
Bagi jukir yang terbukti melanggar aturan administrasi tersebut, Dishub tidak akan berkompromi lagi. “Nah, itu kemarin suruh tindak tegas kami. Disuruh ke kantor langsung, suruh administrasinya istilahe suruh dibeneri semua, ditertibkan sesuai aturan,” tutup Haryono tegas.
(TribunStyle.com/Kompas.com/Adinda Bunga)
