TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Melkiana Duwitau (31), seorang ibu hamil meninggal dunia diduga menjadi korban penembakan saat terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026).
Malangnya bayi yang berusia 32 minggu dalam kandungan Melkiana juga tak bisa diselamatkan.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk operasi darurat, namun nyawa ibu dan anak itu tak tertolong.
Baca juga: DPR Minta TNI Perkuat Pengamanan Penerbangan Perintis Usai Kejadian KKB Bakar Pesawat di Yahukimo
Tewasnya ibu dan anak ini menyisakan duka mendalam bagi warga sekitar.
Mereka pun melakukan long march dan mengarak jenazah Melkiana dan bayinya mengelilingi Kota Sugapa, Jumat (3/7/2026) sebelum kedua jenazah dibawa menuju rumah duka.
Dalam video yang beredar dikutip dari Tribun Papua, warga berjalan kaki dengan tertib sambil membentangkan foto korban sebagai bentuk penghormatan terakhir dan ungkapan belasungkawa yang mendalam.
Aksi ini berjalan lancar dan tertib tanpa hambatan.
Informasi dihimpun, peristiwa itu terjadi di rumah orangtua korban di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 19.30 WIT.
Lokasi itu berada tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan serta pos dan markas TNI.
Dalam video yang dibagikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya, kejadian pertama kali dilaporkan Ketua Tim Penanganan Konflik Intan Jaya, Misael Sondegau.
Misael melaporkan, sejumlah tembakan ke rumah korban diduga berasal dari arah kawasan markas TNI setempat.
Salah satu peluru menembus dinding kayu rumah dan mengenai bagian kepala Melkiana.
Korban yang sedang hamil delapan bulan itu tewas di tempat.
Dalam keterangan persnya, Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menyatakan sangat terpukul atas peristiwa yang merenggut nyawa warganya itu.
Aner menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian tersebut.
Dia berharap pihak terkait segera mengungkap secara menyeluruh penyebab insiden tersebut.
Aner menyayangkan konflik bersenjata di daerahnya masih terus merenggut nyawa warga sipil.
"(Akibat konflik bersenjata), tetapi dampaknya kepada masyarakat kami yang tidak bersalah," kata Aner dalam keterangannya, Jumat.
Diakuinya hingga saat ini wilayah Kabupaten Intan Jaya masih berstatus tanggap darurat akibat konflik bersenjata.
Namun Aner juga turut kecewa karena warga sipil kembali menjadi korban dalam pengamanan yang dilakukan oleh aparat.
Sementara itu, TNI melalui Komando Operasi (Koops) Habema membantah terlibat dalam penembakan pada malam kejadian.
Menurut TNI, tembakan justru berasal dari kelompok bersenjata.
Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera turun tangan mengevaluasi tata kelola keamanan di wilayah rawan konflik Papua.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengingatkan, penanganan keamanan di wilayah konflik di Papua sudah saatnya berubah.
Penjagaan stabilitas tidak boleh hanya mengandalkan moncong senjata atau pendekatan represif semata.
Menurutnya, pemerintah harus mulai mengedepankan pendekatan kemanusiaan yang proporsional serta berbasis penuh pada perlindungan hak asasi manusia agar tidak ada lagi darah warga sipil yang tumpah.
Sebelumnya kasus tewasnya warga sipil juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Okto Tigau (19) yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin (29/6/2026) ditemukan meninggal dunia.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna mengatakan Okto tewas dalam insiden kontak tembak yang terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Wirya mengatakan Okto Tigau diketahui sebagai anggota TPNPB-OPM.
"Berdasarkan data yang dimiliki aparat keamanan, Okto Tigau diketahui merupakan anggota TPNPB-OPM yang menjabat sebagai Wakil Komandan Operasi Batalyon Metua Kodap VIII/Intan Jaya," kata Wirya saat dikonfirmasi, Kamis (2/7/2026).
"Yang bersangkutan terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Intan Jaya, antara lain penembakan terhadap aparat keamanan, penembakan pekerja sipil, penyiksaan warga, serta berbagai aksi intimidasi terhadap masyarakat," imbuhnya.
"Penyampaian informasi ini dimaksudkan untuk memberikan konteks mengenai situasi yang dihadapi personel di lapangan," lanjut Wirya.
Wirya menjelaskan peristiwa itu bermula ketika personel yang sedang melaksanakan tugas pengamanan mendeteksi empat orang bergerak secara sembunyi-sembunyi menuju pos pada malam hari.
Sesuai prosedur, personel memberikan peringatan secara bertahap.
Namun peringatan itu tidak direspons.
"Dan sekitar pukul 22.00 WIT terjadi kontak tembak yang diawali oleh kelompok tersebut," ungkapnya.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, kata dia, sebanyak tiga orang melarikan diri, sementara satu orang terjatuh di sekitar lokasi.
Namun langkah penyisiran tidak dilakukan pada malam itu dengan mempertimbangkan faktor keamanan.
Keesokan harinya, tim gabungan Koops TNI Habema melaksanakan penyisiran sesuai prosedur dan menemukan satu jenazah laki-laki beserta sebuah parang.
"Berdasarkan pencocokan ciri fisik, dokumentasi, dan informasi yang dimiliki, jenazah tersebut diidentifikasi sebagai Okto Tigau," ungkap dia.
"Kemudian tim penyisir menyerahkan penanganan jenazah Okto Tigau kepada tokoh adat setempat untuk menangani jenasah sebagaimana mestinya," lanjut Wirya.
Bupati Intan Jaya Aner Maisini mengaku sangat kecewa.
Ia mengutuk keras insiden yang diduga melibatkan oknum aparat keamanan.
Aner juga mendesak Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI untuk segera melakukan evaluasi total terhadap penempatan satuan nonorganik yang bertugas di wilayah Kabupaten Intan Jaya.
Dia juga membeberkan, penemuan jasad Okto terjadi di waktu yang sangat memprihatinkan.
Jasad pemuda tersebut ditemukan justru ketika masyarakat Intan Jaya tengah berduka dan memakamkan seorang gembala gereja yang juga menjadi korban penembakan.
"Tadi kami sedang memakamkan gembala yang ditembak. Di saat yang sama, kami mendapat informasi bahwa jenazah Okto ditemukan di belakang Pos Habema," ujar Aner dikutip dari Tribun-Papua.com, Kamis (2/7/2026).
Mendengar kabar itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama jajaran DPR dan tim penanganan langsung bergerak cepat mengevakuasi jenazah Okto.
Jenazah Okto juga langsung dimakamkan pada hari yang sama.
Berdasarkan kronologi yang dihimpun Tribun-Papua.com, kejadian yang menimpa Okto bermula pada Senin (29/6/2026) saat Okto mendatangi Kampung Mamba untuk menghadiri sekaligus mengikuti prosesi pemakaman salah satu anggota keluarganya.
Usai pemakaman selesai, remaja berusia 19 tahun itu berniat menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Intan Jaya untuk mengurus dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Di tengah perjalanan menuju kantor Dukcapil, Okto melihat seorang pengojek yang melintas dari arah Muara dan memutuskan untuk menumpang sepeda motor tersebut.
Namun, saat melintas di kawasan perkantoran pemerintah di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, motor yang mereka kendarai dihentikan aparat keamanan.
Okto dan tukang ojek itu diduga langsung ditahan dan mengalami pemukulan oleh oknum aparat TNI.
"Setelah menjalani pemeriksaan dan interogasi, tukang ojek itu dilepaskan. Sedangkan Okto tetap ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah itu, siapapun tidak tahu keberadaan Okto sampai akhirnya mayatnya ditemukan hari ini," jelas Bupati Aner.
Setelah dilepaskan dari pos pengamanan yang berbeda, sang tukang ojek langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak keluarga korban.
Sejak saat itulah Okto dinyatakan hilang.
Dua hari berselang, yakni pada Rabu (1/7/2026) siang, Okto ditemukan sudah kaku berdarah di belakang Pos Rajawali Habema, kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
Okto diduga menghembuskan napas terakhir akibat penyiksaan berat.
(Tribunpapua.com/Tribun Papua Tengah/Tribunnews.com)
