TRIBUNSUMSEL.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil tindakan tegas terhadap Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein alias Om Zein.
Langkah ini diambil sebagai buntut dari kegaduhan publik akibat lagu ciptaan Om Zein berjudul "Lalaki Langit Lalalang Bejad" yang dinilai merendahkan martabat kaum perempuan, hingga memicu kemarahan anggota DPR RI, Atalia Praratya, hingga penyanyi Rossa.
Tak sekadar menegur, pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) tersebut langsung menginterogasi dan menjatuhkan sanksi sosial berat.
Baca juga: Buntut Polemik Lagu Lalaki Langit, Kemendagri Panggil Bupati Purwakarta Om Zein, Terancam Sanksi
Saat dipanggil langsung oleh Gubernur, Om Zein sempat mencurahkan isi hatinya bahwa lagu tersebut sebetulnya dibuat berdasarkan pengalaman pribadi masa lalunya, bukan berniat merendahkan wanita.
"Apakah lagu tersebut dibuat berkaitan dengan karakter Om Zein yang waktu itu sebagai pengusaha, yang ada kaitannya yaitu Bapak seorang pengembara perempuan, artinya nakal, bejad, laki-laki bejad pada waktu itu?"
Om Zein: "Iya, cerita tentang diri saya."
Dedi Mulyadi: "Jadi diri Bapak ini waktu mudanya nakal? Sebelum jadi bupati itu nakal, bahkan nakalnya banget?"
Om Zein: "Banget."
"Kenapa saya pakai kalimat bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan saya jadi laki-laki? Karena kalau saya diciptakan jadi perempuan dan saya nakal, maka saya akan berisiko tinggi seperti yang disebutkan di lagu itu, SMP kelas tiga sudah keguguran," aku Om Zein di hadapan KDM.
Mendengar pengakuan jujur tersebut, Dedi Mulyadi langsung memberikan nasihat tajam mengenai batasan privasi seorang pejabat publik.
Baca juga: Alasan Om Zein Bupati Purwakarta Buat Lagu Lalaki Langit Tuai Kritik, Minta Maaf Usai Disomasi
Meskipun mengapresiasi kejujuran Om Zein yang mengakui masa lalunya, KDM menegaskan bahwa status Om Zein saat ini adalah pejabat publik yang setiap tindakannya terikat dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
"Pengalaman pribadi sebaiknya dipasang di rumah dalam bentuk karya yang hanya dinikmati diri sendiri. Bapak hari ini adalah Bupati, pejabat publik, maka seluruh ucapan tindakannya akan dipertanggungjawabkan kepada publik."
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegaduhan yang diciptakan, Dedi Mulyadi memberikan hukuman nyata yang berfokus pada pemuliaan kaum perempuan di Purwakarta.
Sanksi tersebut yakni Om Zein harus merenovasi rumah para janda alias single mom di Purwakarta sebanyak 10 orang.
Renovasi tersebut menggunakan uang pribadi Om Zein, bukan pakai uang negara.
"Saya memberikan sanksi sosial. Sanksi sosialnya adalah Pak Bupati diberikan tugas untuk merenovasi 10 rumah janda tanpa menggunakan APBD di Purwakarta. Itu bagian dari kita memuliakan perempuan," ujar KDM.
Bukan cuma renovasi, Om Zein juga harus menyekolahkan anak-anak dari para janda tersebut serta mencarikannya pekerjaan.
Hal itu dilakukan agar para ibu yang ditinggal suaminya bisa memiliki penghasilan guna menghidupi anak-anaknya dengan layak.
"Dan yang direnovasi adalah harus rumah janda yang usianya muda. Kenapa? Justru kalau dia tidak direnovasi, anak-anaknya tidak disekolahkan. Bapak juga diberikan tugas untuk menyekolahkan anaknya. Kalau dia tidak punya penghasilan dalam usia muda, berpotensi dia minimal harus ke luar negeri meninggalkan anak-anaknya. Jadi, Bapak hari ini cari perempuan yang memiliki anak di bawah umur, mencegah pergi ke luar negeri, dibangun rumahnya, dicarikan pekerjaan, disekolahkan anak-anaknya," sambungnya.
Mendapat perintah dan hukuman tegas tersebut, Bupati Purwakarta menyatakan ketundukannya dan siap bertanggung jawab penuh.
"Sanggup?" tanya Dedi.
"Sanggup, Pak," kata Om Zein tegas.
"Nanti dimonitoring oleh Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, mohon dilaksanakan," imbuh Dedi Mulyadi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga
Kemendagri bergerak cepat dan tidak ingin polemik ini berlarut-larut di ruang publik.
Pihak kementerian menjadwalkan pertemuan tatap muka dengan Om Zein dalam waktu yang sangat dekat.
Proses pemanggilan dijadwalkan terlaksana dalam hitungan hari.
"Kita tunggu dalam satu, dua hari ini," tegas Benny.
memastikan akan segera memanggil sang bupati untuk memberikan klarifikasi langsung terkait kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, menyatakan bahwa keputusan pemanggilan ini diambil secara resmi setelah pihak internal kementerian melakukan pembahasan mendalam.
"Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat Bupati Purwakarta akan dipanggil ke Kemendagri untuk diminta keterangan atau klarifikasi. Hasil klarifikasi itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah pembinaan selanjutnya," ujar Benny Irwan, Jumat (3/7/2026), dilansir dari Wartakotalive.com.
Kemendagri bergerak cepat dan tidak ingin polemik ini berlarut-larut di ruang publik.
Pihak kementerian menjadwalkan pertemuan tatap muka dengan Om Zein dalam waktu yang sangat dekat.
Proses pemanggilan dijadwalkan terlaksana dalam hitungan hari.
"Kita tunggu dalam satu, dua hari ini," tegas Benny.
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
