SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Permasalahan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kini belum juga tuntas. 

Selain keterbatasan kuota, minimnya jumlah SPBU dan masih banyaknya kendaraan yang diduga tidak berhak namun ikut mengonsumsi solar subsidi menjadi penyebab antrean panjang di berbagai SPBU.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, kebutuhan BBM di Sumsel tidak hanya berasal dari masyarakat setempat, tetapi juga kendaraan yang melintas di jalur Trans Sumatera.

"Sumatera Selatan merupakan bagian dari lintasan Trans Sumatera. Jadi pengguna BBM bukan hanya masyarakat Sumsel, tetapi juga kendaraan dari luar provinsi bahkan luar pulau," kata Deru, Minggu (5/7/2026). 

Baca juga: Pertamina Telusuri Oknum Sopir Bawa Toren Saat Antre BBM di SPBU, Ada Potensi Diberi Sanksi

Deru juga menyoroti masih banyaknya pengguna BBM subsidi yang dinilai tidak sesuai peruntukan. 

Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur kendaraan atau kelompok masyarakat yang berhak mengonsumsi solar subsidi.

"Selama ini pembagian berdasarkan kapasitas mesin kendaraan masih sebatas isu. Yang kita butuhkan adalah regulasi yang jelas, mana yang boleh menggunakan BBM subsidi dan mana yang tidak," tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan kalangan industri dan pelaku usaha, termasuk sektor pertambangan serta pemilik kendaraan mewah, agar menggunakan BBM non-subsidi sesuai peruntukannya. 

Meski harga BBM industri lebih tinggi, Herman Deru menilai kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

"Kalau memang klusternya industri, angkutan tambang, atau kendaraan mewah, sebaiknya tidak membeli BBM subsidi. Berikan kesempatan kepada masyarakat yang memang berhak menikmati subsidi pemerintah," katanya.

Baca juga: Calon Pengantin di Sumsel Meninggal usai Motor Senggol Kendaraan Antre BBM, Polisi : Korban Lalai

Deru menambahkan, terdapat tiga persoalan utama yang harus segera diselesaikan agar distribusi solar subsidi lebih tepat sasaran.

"Pertama, kuota yang kita usulkan belum mencukupi. Kedua, jumlah SPBU kita juga masih kurang dan harus diperbanyak. Ketiga, adanya peralihan pengguna BBM dari non-subsidi ke subsidi karena selisih harga yang cukup jauh. Akibatnya antrean di hampir seluruh SPBU di Sumatera Selatan menjadi membeludak," kata Deru.

Ia menjelaskan, kondisi di Kota Palembang sedikit berbeda. 

Sebanyak 10 SPBU menerapkan pengaturan jam pelayanan bagi kendaraan pembeli solar subsidi. 

Kebijakan tersebut bukan bertujuan membatasi masyarakat membeli BBM, melainkan untuk mengatur arus lalu lintas agar antrean kendaraan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Menurut Deru, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan kembali membahas persoalan tersebut dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa mendatang.

Berbagai opsi solusi akan dibahas bersama instansi terkait untuk mengatasi antrean dan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lebih efektif.