Tim Kementerian PKP Tinjau Lokasi Pembangunan Huntap untuk Penyintas Banjir di Langkahan Aceh Utara
Mursal Ismail July 05, 2026 08:03 PM

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Pemkab Aceh Utara meninjau lokasi rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas banjir di Kecamatan Langkahan, Jumat (3/7/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus menyinkronkan berbagai aspek teknis agar pembangunan dapat segera direalisasikan.

Peninjauan dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, M Nasir MSi.

Turut mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), aparatur Kecamatan Langkahan, serta tim teknis dari Kementerian PKP.

M Nasir mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari langkah percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir besar yang melanda Aceh Utara pada akhir November 2025.

"Peninjauan ini bertujuan menyinkronkan kesiapan teknis di lapangan agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala pada saat pelaksanaan," katanya.

Baca juga: Petugas Gabungan Aceh Utara Tertibkan 61 Lapak PKL di Tiga Kecamatan dalam Sepekan

Ia menjelaskan, pembangunan huntap tersebut merupakan program bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi bekerja sama dengan Kementerian PKP sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Lokasi pembangunan direncanakan berada di tiga gampong di Kecamatan Langkahan, yakni Gampong Buket Linteung, Gampong Leubok Pusaka, dan Gampong Rumoh Rayeuk.

Ketiga lokasi tersebut menjadi kawasan prioritas karena banyak warganya kehilangan rumah akibat banjir.

Dalam peninjauan tersebut, tim mengecek kondisi lahan, akses menuju lokasi, kesiapan infrastruktur pendukung, serta memastikan status lahan telah memenuhi persyaratan untuk pembangunan hunian permanen.

Menurut M Nasir, koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting agar proses pembangunan berjalan sesuai jadwal.

Karena itu, seluruh perangkat daerah yang terlibat diminta terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak yayasan agar tahapan pembangunan dapat segera memasuki proses konstruksi.

Baca juga: Demi Bertahan Hidup, Banyak Warga Tinggalkan Langkahan Pascabencana

"Kami berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga masyarakat dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan permanen," ujarnya.

Berdasarkan catatan Serambinews.com, hingga awal Juli 2026 sebagian penyintas banjir di Aceh Utara masih menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah.

Namun, tidak sedikit keluarga yang masih bertahan dengan menyewa rumah atau tinggal bersama keluarga maupun kerabat, menunggu huntap.

DTH belum Disalurkan

Di sisi lain, bantuan Data Tunggu Hunian (DTH) yang diperuntukkan bagi penyintas yang belum memperoleh hunian tetap juga belum disalurkan.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian keluarga harus menanggung sendiri biaya sewa rumah selama menunggu pembangunan huntap selesai.

Baca juga: Puluhan Petani di Langkahan Terima 1.800 Bibit untuk Rehab Kebun yang Rusak Ekses Banjir

Kecamatan Langkahan menjadi salah satu wilayah yang paling banyak terdampak persoalan tersebut.

Sejumlah kepala keluarga bahkan memilih merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membiayai pendidikan anak-anak mereka selama proses pemulihan pascabencana masih berlangsung.

Sebagaimana diketahui, banjir besar yang melanda Aceh Utara pada akhir November 2025 merupakan salah satu bencana terbesar dalam beberapa dekade terakhir di Aceh.

Bencana tersebut menyebabkan korban jiwa, merusak ribuan rumah warga, menghancurkan fasilitas umum, jalan, jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya.

Selain Aceh Utara, banjir juga melanda sejumlah kabupaten dan kota lain di Aceh.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah hingga kini masih melaksanakan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Baca juga: Huntara Diterjang Angin Kencang di Langkahan Aceh Utara Selesai Diperbaiki, Harap Jadup Segera Cair

Pemkab Aceh Utara berharap hasil sinkronisasi teknis yang dilakukan bersama Kementerian PKP dapat mempercepat dimulainya pembangunan huntap sehingga para penyintas banjir dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. (*)

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.