Pakar: Prancis-Inggris Tak akan Mampu Bersihkan Ranjau Selat Hormuz Tanpa Persetujuan Iran
TRIBUNNEWS.COM - Rencana Prancis dan Inggris untuk mendukung keamanan pelayaran di Selat Hormuz dinilai menghadapi hambatan besar.
Pakar militer asal Lebanon, Brigadir Jenderal Elias Hanna mengatakan kedua negara tidak akan mampu menjalankan operasi pembersihan ranjau tanpa persetujuan Iran, kecuali jika dikerahkan kekuatan militer dalam skala besar yang justru berisiko memicu eskalasi di kawasan Teluk.
Pernyataan tersebut muncul setelah London dan Paris menyatakan kesiapan mendukung misi multinasional guna menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz bekerja sama dengan Kesultanan Oman.
Baca juga: Selat Hormuz Berbayar? Iran-Oman Ajukan Skema Mirip Selat Malaka, Amerika Menolak Keras
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan negaranya telah mengerahkan sejumlah aset khusus ke Timur Tengah, termasuk dua kapal penyapu ranjau, dua fregat, serta satu pesawat patroli maritim.
Langkah tersebut dilakukan setelah tercapainya kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang membuka peluang stabilisasi situasi keamanan di kawasan.
Namun, Iran menolak rencana peningkatan kehadiran militer asing di Selat Hormuz.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa selat tersebut bukan tempat bagi negara-negara luar untuk mempertontonkan kekuatan militernya.
Ia juga memperingatkan bahwa setiap "petualangan baru" di kawasan dapat menimbulkan konsekuensi serius.
Sementara itu, Oman belum memberikan pernyataan resmi mengenai kemungkinan kerja sama dengan Prancis maupun Inggris terkait pengamanan Selat Hormuz.
Menurut Elias Hanna, posisi geografis memberi Iran keuntungan strategis dalam mengendalikan dinamika di Selat Hormuz.
Ia menilai Teheran memandang upaya Prancis dan Inggris sebagai bagian dari usaha menginternasionalkan pengelolaan selat, padahal Iran ingin mempertahankan mekanisme pengawasan yang melibatkan negara-negara kawasan.
"Iran memiliki keunggulan geografis yang membuat setiap operasi di Selat Hormuz sangat sulit dilakukan tanpa koordinasi dengan Teheran," ujarnya kepada Al Jazeera.
Hanna menambahkan, operasi pembersihan ranjau merupakan misi yang kompleks. Tanpa persetujuan Iran, pengerahan kapal penyapu ranjau harus disertai perlindungan militer besar-besaran, yang justru berpotensi memperbesar risiko konflik.
Selain persoalan ranjau, perbedaan pandangan juga muncul mengenai jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz.
Iran menginginkan mekanisme pengelolaan lalu lintas kapal dilakukan bersama Oman dan negara-negara kawasan.
Dari sudut pandang Teheran, pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas pelayaran.
Namun, menurut Hanna, mekanisme tersebut secara praktis akan memberikan Iran pengaruh besar terhadap siapa yang dapat melintasi selat, sesuatu yang belum tentu dapat diterima oleh negara-negara lain maupun pengguna jalur perdagangan internasional.
Ketegangan semakin meningkat setelah Oman pada akhir Juni mengumumkan jalur pelayaran sementara yang berbeda dari rute yang selama ini digunakan. Jalur tersebut disusun bersama Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Langkah Oman ditolak Garda Revolusi Iran, yang memperingatkan agar kapal tidak menggunakan rute baru tanpa koordinasi dengan Teheran.
Menurut laporan yang dikutip dalam naskah, jalur alternatif Oman sempat mengalami peningkatan lalu lintas kapal pada hari-hari pertama setelah dibuka.
Namun, dalam beberapa hari terakhir volume pelayaran turun menjadi sekitar 30 kapal per hari, atau sekitar sepertiga dibandingkan kondisi sebelum konflik.
Sementara itu, Bloomberg melaporkan delapan kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz mengubah rute mereka.
Empat kapal memilih melanjutkan perjalanan melalui jalur yang berada di bawah pengawasan Iran, sedangkan empat lainnya berbalik arah.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab ini dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak global setiap hari.
Karena perannya yang sangat vital, setiap peningkatan ketegangan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi distribusi energi dunia, tarif pengiriman, premi asuransi kapal, hingga harga minyak di pasar internasional.
