TRIBUNLOMBOK.COM — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka peluang memanggil mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, sebagai saksi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Lombok-Sumbawa Motocross Competitions (LSMC) 2023.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Harun Al-Rasyid, mengatakan siapa pun yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan LSMC berpotensi dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Zulkieflimansyah.
"Secara umum semua yang berkaitan dengan Lombok-Sumbawa Motocross kita akan panggil untuk menerangkan beberapa peristiwa," kata Harun.
Nama mantan orang nomor satu di NTB itu mencuat dalam kasus ini lantaran proposal pengusulan dana ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dilakukan pada masa ia masih menjabat sebagai Gubernur NTB.
Baca juga: Anggaran Lombok-Sumbawa Motocross 2023 Diambil dari Jatah MXGP, Eks Pj Gubernur Ungkap Alasannya
Proposal tersebut diajukan untuk mendukung penyelenggaraan Motocross Grand Prix (MXGP) Sumbawa-Lombok 2023.
Persoalannya, anggaran yang diajukan itu belum tersedia saat event MXGP berlangsung pada Juni-Juli 2023, sehingga muncul pengalihan skema pendanaan yang kini menjadi fokus penyidikan.
Penyidik Kejati NTB telah lebih dulu memeriksa mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Jamaluddin Malady, serta mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, untuk menelusuri asal-usul anggaran event tersebut.
Dalam pemeriksaannya, Gita menjelaskan alasan pengalihan anggaran dari MXGP menjadi LSMC 2023 yang akhirnya digelar di Sirkuit Tohpati, Kota Mataram.
Ia mengatakan anggaran tersebut semula memang diperuntukkan bagi MXGP Lombok-Sumbawa sesuai proposal yang diajukan ke Kemenparekraf.
Namun, dana itu tidak dialokasikan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni, melainkan baru bisa dicairkan lewat skema APBN Perubahan 2023.
Event balap internasional MXGP telah lebih dulu digelar sekitar Juni-Juli 2023, sementara anggaran perubahan baru tersedia sekitar September-Oktober.
Menurut Gita, secara teknis Kemenparekraf hanya bisa mencairkan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan setelah APBN Perubahan disahkan.
Hal inilah yang menjadi dasar tetap digelarnya LSMC, karena anggaran tersebut pada akhirnya tersedia.
Gita mengakui bahwa perubahan skema event ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, sementara pelaksanaan teknis di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pariwisata NTB.
"Itu dalam koordinasi, makanya saya dipanggil," ujar Gita.
Pemerintah pusat saat itu mengucurkan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk penyelenggaraan event ini.
Namun berdasarkan naskah hasil pemeriksaan (NHP) Inspektorat Jenderal Kemenparekraf, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,6 miliar yang turut menjadi salah satu materi pendalaman penyidik dalam mengusut kasus ini lebih jauh.
(*)
