TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Aliansi mahasiswa dan organisasi lingkungan yang tergabung dalam Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali, Kekal Bali, dan Walhi Bali menggelar aksi simbolik bertajuk "Grubug Agung: Pulihkan Bali Indonesia" di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, pada Senin 6 Juni 2026, mulai pukul 10.00 WITA.

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas memburuknya perekonomian, lonjakan harga kebutuhan pokok, kriminalisasi pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan, serta kerusakan ekologis akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. 

Dalam aksi tersebut, massa merefleksikan situasi negara saat ini sebagai Grubug Agung, sebuah istilah dalam bahasa Bali yang berarti kekacauan besar.

"Jadi yang Grubug Agung yang diangkat hari ini adalah situasi negara dan Pulau Dewata hari ini yang tidak baik-baik saja. Seperti itu dia, adanya kekacauan besar, adanya tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang sampai hari ini tidak pro kepada rakyat dan lingkungan. Itu menjadi simbolik dari kata Grubug Agung itu sendiri," kata Sekjen FRONTIER Bali, I Wayan Satya Tirtayasa saat diwawancarai di lokasi aksi.

Baca juga: Demo di DPRD Buleleng, Mahasiswa Kritik MBG, Gaji Guru, hingga Infrastruktur Desa

Satya menambahkan bahwa dampak nyata dari kebijakan tersebut sangat dirasakan di akar rumput.

"Banyaknya masyarakat yang pada hari ini kita bisa lihat, mungkin di media-media besar juga kita bisa lihat, bagaimana rakyat-rakyat sendiri mendapat kesulitan di tengah situasi ekonomi hari ini, ditambah kebijakan-kebijakan lingkungan pada saat hari ini pemerintah tidak tegas kepada oknum-oknum yang merusak lingkungan," imbuhnya.

Untuk menggambarkan karut-marutnya kondisi sosial-politik, massa menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan interaksi antara pedagang kecil dan konsumen yang mengeluhkan kenaikan harga barang pokok akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Namun, saat rakyat kecil berniat menyuarakan aspirasi tersebut kepada penguasa, mereka justru dihadapkan pada tindakan represif.

"Terdapat sebuah teatrikal, yang di mana teater tersebut menceritakan seorang penjual dan pedagang mengeluhkan kepada pedagang, bagaimana kok bisa naik harga bahan pokok hari ini. Sedangkan, para pedagang mengeluhkannya juga, bahwa mereka terpaksa menjual dengan harga tersebut dikarenakan lemahnya nilai rupiah dan harga BBM yang sedang naik hari ini. Namun sayangnya, karena situasi demokrasi pada hari ini, yang di mana kita bisa lihat bagaimana pejuang-pejuang HAM, pejuang lingkungan, mendapatkan tindakan represif dari aparat, maka adanya teatrikal penyiraman air keras kepada rakyat kecil, seperti itu dia," paparnya.

Selain teatrikal penyiraman air keras, massa juga memukul kulkul bulus (kentongan yang dipukul bertalu-talu secara cepat dalam tradisi Bali sebagai tanda bahaya atau bencana).

"Nah, mengapa kami ada pemukulan kulkul bulus? Itu sebagai simbolik bahwa keadaan demokrasi hari ini itu adalah demokrasi yang sifatnya amburadul. Yang di mana demokrasi yang tidak sedang baik-baik saja, makanya simboliknya adalah kulkul bulus. Seperti bagaimana budaya Bali hari ini menabuh kulkul bulus dengan kencang, menyimbolkan bahwa adanya kekacauan di negeri ini," katanya.

Aksi gabungan dari FRONTIER Bali, Walhi Bali, dan Kekal Bali ini sengaja dikemas dalam bentuk aksi simbolik di ruang publik guna menguji kepekaan pemerintah yang berkuasa. 

Massa menyatakan tidak membawa langsung berkas tuntutan ke gedung gubernur maupun DPRD, melainkan menuntut pembuktian dari kepekaan para pengambil kebijakan.

"Kalau ini sebagai aksi simbolik, ya. Kita menunggu apakah pemerintah mendengar gak aksi dari kita hari ini," tandasnya.

Kendati demikian, aliansi menegaskan tidak akan berhenti sampai di sini. 

Mereka akan memanfaatkan media sosial sebagai ruang amplifikasi dan mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika kondisi tidak kunjung membaik.

"Kami akan posting aksi ini di medsos. Dan selama adanya ketidakadilan dan suara kami tidak langsung ditindak oleh para pemerintah hari ini dan tidak disuarakan, maka tentunya kami akan terus melawan dan terus bersuara. Kalau seandainya kata sampai hari ini, kondisi hari ini tidak kunjung baik-baik saja dan tuntutan kami tidak kunjung dipenuhkan," pungkasnya.