WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan, mengisyaratkan adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2027.

Kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, terutama meningkatnya harga avtur di pasar global serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Meski demikian, pemerintah menegaskan akan berupaya agar potensi kenaikan biaya tersebut tidak semakin membebani calon jamaah haji Indonesia.

"Angka kenaikan, kemungkinan besar ada kenaikan (biaya)," kata Mochamad Irfan saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Irfan mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan berbagai kajian terkait komponen penyusun biaya haji.

Karena itu, besaran kenaikan BPIH untuk musim haji 2027 belum dapat dipastikan.

Menurut dia, dinamika ekonomi global, khususnya kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur, menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi biaya transportasi udara.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya berbagai layanan yang dibayarkan dalam mata uang asing.

Meski menghadapi tantangan tersebut, Irfan menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga agar biaya yang harus ditanggung masyarakat tetap berada pada tingkat yang terjangkau.

Berbagai skema efisiensi akan terus diupayakan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah.

"Pemerintah akan berupaya agar potensi kenaikan biaya haji tidak membebani calon jamaah," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Irfan, akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun formulasi biaya haji yang lebih efisien dan berkeadilan.

Pembahasan mengenai BPIH 2027 nantinya juga akan melibatkan DPR sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan secara resmi.

Dengan masih berlangsungnya proses penghitungan dan evaluasi berbagai komponen biaya, masyarakat diimbau menunggu keputusan resmi pemerintah mengenai besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2027.