TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL- Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nampaknya harus menerima kenyataan pahit bahwa tahun ini ada pengurangan dana desa (DD) yang nilainya cukup fantastis.

Bahkan menurut keterangan dari berapa kepala desa di Tanjung Jabung Barat pengurangan itu lebih dari 50 persen. 

Pengurangan DD itu sudah kebijakan dari pemerintah pusat, dengan adanya kebijakan itu para Kades harus bijaksana dalam menggunakan anggaran.

Kepala Desa Muara Seberang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Shanwani menyebut, jika berkaca pada tahun lalu di Desa nya menerima DD sekitar Rp 700- 800 juta kini dibawah Rp 300 juta.

Dengan adanya pengurangan dana desa, tentu sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur yang ada di desa.

"Ya, sangat berdampak ya, dengan adanya pengurangan itu kita tidak sepenuhnya membangun infrastruktur, " ujarnya.

Ia menyebut, dengan anggaran segitu pihaknya harus memutar otak untuk mengatur sedemikian rupa agar pembangunan tetap dilaksanakan.

"Kalau program penurunan stunting masih berjalan, pemberian BLT masih, kalau untuk infrastruktur pembuatan tanggul tapi tidak bisa sepenuhnya, menyesuaikan anggaran," ujarnya.

Namun dengan adanya efisiensi anggaran harus adanya pengurangan penerimaan Blt, jika sebelumnya 10 orang mungkin ada pengurangan.

"Harus disesuaikan saja," ujarnya.

Ia menjelaskan tak mengetahui betul apa penyebabnya sehingga ada pengurangan dana desa saat ini.

Sementara itu, Taslim, Kepala Desa (Kades) Sungai Landak, Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengatakan adanya pengurangan dana desa yang lebih dari 50 persen.

"Iya ada pengurangan dana desa, biasa nya desa kami menerima Rp 1 Miliar lebih kini tinggal Rp 338 juta, " ujarnya. 

Ia menjelaskan pengurangan dana desa itu mutlak dari pemerintah pusat, ia tidak mengetahui betul apa penyebabnya dana desa itu dikurangi tiba-tiba pagu anggaran segitu.

Dengan adanya pengurangan dana desa tentu nya berdampak dengan infrastruktur yang ada di desa.

"Dulu kami bangun tanggul di 3 RT sekarang cuma 1 RT yang bisa kita tanggulangi, harus kita sesuaikan," ujarnya.

 Sementara itu Kepala Dinas PMD, M Natsir mengatakan pengurangan dana desa itu kebijakan pemerintah pusat.

"Iya betul ada pengurangan, dd merupakan kebijakan pusat, " ujarnya.

Pengurangan dana desa disebabkan ada kebijakan pemerintah pusat yang sedang mengalami efisiensi anggaran.

Bahkan kata, pengurangan itu terjadi buka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saja melainkan semua Kabupaten. (Sopianto/Tribunjambi) 

Baca juga: Drainase Desa Terusan Batang Hari Batal Dibangun, Gara-gara Dana Desa Dipotong Untuk KDMP