TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat kembali menjadi perhatian serius setelah tercatat mengalami peningkatan yang cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir.
Data terbaru hingga Mei 2026 menunjukkan adanya lonjakan laporan yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, mengingat kasus kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan domestik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah pencegahan.
Berbagai program edukasi, pendampingan korban, hingga penguatan layanan pengaduan terus digencarkan di berbagai daerah.
Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga masyarakat, dan aparat penegak hukum juga diperkuat untuk mempercepat penanganan kasus.
DP3AKB menilai bahwa peningkatan kasus ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan yang terjadi.
Namun demikian, upaya pencegahan tetap menjadi fokus utama agar angka kekerasan dapat ditekan secara signifikan.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak ragu melapor jika menemukan indikasi kekerasan.
Dengan langkah terpadu ini, pemerintah berharap perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat dapat semakin optimal.
Baca juga: Skuad Makin Mentereng, 11 Pemain Asing Persib Bandung Didominasi Talenta dari Amerika Selatan
Seperti diketahui, angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Hingga Mei 2026, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, mencatat sebanyak 371 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data UPTD PPA Jawa Barat, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 472 kasus pada 2024 dan meningkat menjadi 615 kasus sepanjang 2025.
Peningkatan serupa juga terlihat dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pada 2024 tercatat 1.161 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat, kemudian naik menjadi 1.367 kasus pada 2025.
Data SIMFONI dihimpun dari laporan lintas sektoral, termasuk kepolisian dan rumah sakit.
Sementara data UPTD PPA berasal dari laporan yang disampaikan langsung oleh masyarakat.
Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan berbagai upaya pencegahan, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk memperkuat akses pelaporan ke UPTD PPA Jawa Barat agar korban maupun masyarakat, lebih mudah melaporkan kasus yang terjadi.
Salah satu program yang dijalankan pemerintah daerah adalah Jabar Cekas atau Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan.
Program tersebut, kata dia, mendorong masyarakat untuk berani berbicara, melapor, menolak tindakan kekerasan, serta berpihak kepada korban.
"Program DP3AKB Jabar untuk pencegahan kasus kekerasan atau serupa sudah dilaksanakan, dan akan disosialisasikan kembali, antara lain Jabar Cekas dan Puspaga," ujar Siska, Senin (6/7/2026).
Selain Jabar Cekas, DP3AKB Jawa Barat juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap, berbagai program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan sekaligus memperluas akses perlindungan dan pendampingan bagi korban.
(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)(TribunJabar.id)
