Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengakui, ada ribuan kepala keluarga yang masuk desil satu tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (Bansos).

Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos-PPA) NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan, pihaknya akan melaporkan kondisi ini ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia mengatakan di NTB ada 6.000 ribu lebih kepala keluarga masuk dalam desil satu, namun sekitar 2.000 kepala keluarga belum mendapatkan Bansos.

"Kami mengupayakan nanti untuk diusulkan ke Kementerian Sosial," kata Masyhuri, Senin (6/7/2026).

Baca juga: Perkuat Sinergi, Gubernur NTB Ajak NGO Spanyol Kolaborasi Program Desa Berdaya

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop UMKM) ini mengatakan, masih banyaknya keluarga yang belum mendapatkan Bansos ini karena keterbatasan kuota dari pemerintah pusat.

Kendati demikian Pemprov NTB melalui Program Desa Berdaya yang digagas Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, akan memberikan intervensi kepada ribuan kepala keluarga tersebut agar keluar dari garis kemiskinan meskipun.

"Tetapi di Program Desa Berdaya ini yang diintervensi itu hanya desil satu saja. Jadi desil dua sampai tiga memang tidak," kata Masyhuri.

Dalam program ini nantinya Pemprov NTB akan memberikan bantuan Rp7 juta per kepala keluarga, nantinya bantuan ini bisa digunakan untuk memberdayakan ekonomi keluarga.

Pemprov NTB tidak hanya memberikan bantuan saja, namun juga mengutus pendamping desa untuk memberikan intervensi guna memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuannya.

(*)