BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Inflasi Kalimantan Selatan pada Juni 2026 tercatat mencapai 4,47 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel langsung memperkuat koordinasi lintas sektor melalui forum Obrolan Pagi Seputar Inflasi (OPSI) untuk memastikan kenaikan harga tetap terkendali dan tidak berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.

Forum yang digelar di Banjarmasin, Selasa (7/7/2026), mempertemukan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri.

Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan yang diambil mampu menjaga daya beli masyarakat.

“Banyak hal yang perlu kita lakukan bersama dalam rangka menekan inflasi, dan berbagai masukan dari seluruh stakeholder sangat bermanfaat,” ujarnya.

Syarifuddin berharal, forum yang diinisiasi Bank Indonesia tersebut menjadi agenda rutin karena mampu menyatukan persepsi antarinstansi dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menerjemahkan kebijakan pusat di daerah sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif.

“Kadang-kadang terdapat kendala dalam menginterpretasikan kebijakan pusat yang diterapkan di daerah. Ke depan, kendala tersebut perlu terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Kalsel, Mukhammad Mukhanif, menjelaskan inflasi tahunan Kalsel pada Juni 2026 memang tertinggi di Pulau Kalimantan.

Namun secara kumulatif Januari hingga Juni 2026, inflasi masih berada pada level 2,22 persen sehingga dinilai tetap terkendali.

Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, gula pasir, ikan papuyu, transportasi, hingga emas.

Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pemerintah terus melakukan berbagai intervensi untuk menjaga pasokan kebutuhan masyarakat agar gejolak harga tidak berlanjut. (*)