Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya sedang fokus mengusut dugaan korupsi dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
“Kami fokuskan dulu untuk wilayah Kuansing karena keterangan awal yang sudah didapatkan oleh KPK berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan di Kuansing,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Budi menjelaskan pengusutan dugaan korupsi lain pada program TORA di daerah selain Kuansing akan melihat perkembangan penyidikan yang sudah berjalan saat ini.
“Soal apakah itu juga terjadi di wilayah lain, nanti kami lihat perkembangannya seperti apa,” katanya.
Sementara itu, dia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan terkait bahwa program TORA merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sehingga jangan dikorupsi.
“Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tercederai oleh adanya praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi di Kuansing berawal dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Usai namanya terseret dalam perkara itu, Menhut Raja Juli pada 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map.
Menurut Raja Juli, dirinya baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan. Dia kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.
Raja Juli mengatakan pengembalian amplop dilakukan pada 12 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat tertunda karena kendala jadwal. Amplop itu dikembalikan kepada Suhardiman melalui ajudannya di Kabupaten Kuantan Singingi.
Pada 3 Juli 2026, Raja Juli juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK.
