SURYA.co.id, Surabaya – Konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun komunikasi publik yang kolaboratif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat kembali memperoleh pengakuan

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan _The Collaborative and Inclusive Communication for Community Empowerment Award 2026_ pada ajang Jawa Pos Radar Mojokerto Awards 2026 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Sunrise Mojokerto, Selasa (7/7) malam.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Biro Administrasi Pimpinan dalam mengawal komunikasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menghadirkan narasi pembangunan yang mudah dipahami hingga menjangkau desa dan komunitas.

Selama beberapa tahun terakhir, komunikasi publik di lingkungan Pemprov Jawa Timur terus diarahkan bukan sekadar menjadi sarana penyampaian informasi pemerintah, melainkan sebagai instrumen membangun kepercayaan publik, memperluas ruang dialog, sekaligus mendorong kolaborasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Peran tersebut dijalankan Biro Administrasi Pimpinan melalui Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan yang bertanggung jawab menyiapkan materi strategis pimpinan, mengelola hubungan media, menyusun narasi pembangunan, mengoptimalkan komunikasi digital, hingga memperkuat koordinasi komunikasi lintas perangkat daerah.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur, Pulung Chausar, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kerja kolektif seluruh insan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Penghargaan ini kami persembahkan bukan hanya untuk Biro Administrasi Pimpinan, tetapi untuk seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang setiap hari bekerja membangun komunikasi publik yang terbuka, kolaboratif, dan berpihak kepada masyarakat. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun kepercayaan dan menghadirkan ruang partisipasi," ungkap Pulung.

Menurutnya, tantangan komunikasi pemerintah saat ini jauh lebih kompleks dibanding beberapa tahun lalu. Perubahan perilaku masyarakat, derasnya arus informasi digital, hingga fragmentasi media menuntut pemerintah memiliki strategi komunikasi yang adaptif sekaligus humanis.

"Kami percaya keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dipahami, diterima, dan didukung masyarakat. Karena itu komunikasi publik harus dibangun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen, mulai pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas," tegasnya.

Pulung menjelaskan, pendekatan komunikasi yang dibangun Biro Administrasi Pimpinan mengedepankan prinsip pentahelix, yaitu mempertemukan berbagai aktor pembangunan dalam satu ekosistem komunikasi yang saling menguatkan.

"Kolaborasi adalah kata kuncinya. Pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam menyampaikan narasi pembangunan, semakin besar pula peluang masyarakat memahami dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, komunikasi publik harus mampu menghadirkan optimisme sekaligus menjadi perekat sosial di tengah beragam dinamika masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur, Zainal Muttaqin, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat transformasi komunikasi publik pemerintah agar semakin dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, paradigma komunikasi publik saat ini telah bergeser dari sekadar government information menuju public engagement, yaitu komunikasi yang mengutamakan keterlibatan masyarakat.

"Komunikasi publik hari ini tidak lagi cukup hanya cepat. Ia harus akurat, mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu membangun keterlibatan publik. Inilah arah yang terus kami kembangkan di Biro Administrasi Pimpinan," terang Zainal.

Lebih lanjut Zainal menjelaskan, setiap materi komunikasi pimpinan disusun dengan pendekatan berbasis data, memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, sekaligus mempertimbangkan berbagai perspektif publik agar pesan pemerintah dapat diterima secara lebih efektif.

"Kami ingin narasi pembangunan tidak berhenti di ruang birokrasi. Narasi itu harus hidup di tengah masyarakat, dipahami oleh warga desa, pelaku UMKM, petani, nelayan, generasi muda, komunitas, hingga kelompok rentan. Ketika masyarakat memahami substansi kebijakan, maka partisipasi akan tumbuh dengan sendirinya." ujarnya.

Selain memperkuat komunikasi melalui media massa, lanjut Zainal, Biro Administrasi Pimpinan juga terus mengembangkan sinergi komunikasi digital dengan berbagai kanal resmi pemerintah.

Hubungan kemitraan bersama media massa juga terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menghadirkan informasi publik yang kredibel dan berimbang.

"Media merupakan mitra strategis pemerintah. Kami membangun hubungan yang sehat, terbuka, dan saling menghormati independensi masing-masing. Dari sinilah komunikasi publik memperoleh kredibilitas dan kepercayaan masyarakat." jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa komunikasi publik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah.

"Prinsip inklusif menjadi fondasi kami. Komunikasi pemerintah harus dapat diakses siapa saja, dipahami siapa saja, dan memberikan manfaat bagi siapa saja. Karena hak memperoleh informasi merupakan bagian dari pelayanan publik