WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah segera membenahi Lapangan Kobra di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, yang kini tidak lagi dapat digunakan karena tergenang air.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggi Arando Siregar dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta pada Selasa (7/7/2026).

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Soroti Tiket Kapal Dishub Susah Diakses, Minta Kadishub Sidak Sistem Online

Menurutnya, kondisi lapangan yang berubah menjadi genangan air telah menghilangkan ruang olahraga warga sekaligus berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan di lingkungan sekitar.

"Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencari solusi atas kondisi lapangan sepak bola di Tanah Merah yang sekarang berubah menjadi genangan seperti danau kecil. Jangan sampai fasilitas olahraga masyarakat terus terbengkalai," katanya.

Anggi menjelaskan, persoalan pembangunan di Tanah Merah selama ini kerap terkendala status lahan yang merupakan aset Pertamina.

Namun, dia menilai kendala tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya penyelesaian.

Baca juga: Usulan Warga Mandek Bertahun-tahun, DPRD DKI Jakarta Desak Penyebabnya Diusut

Menurut dia, komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pertamina pernah membuahkan hasil saat pembangunan jalan di kawasan tersebut pada 2021. Karena itu, pola serupa dinilai bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan Lapangan Kobra.

"Yang kita ketahui Tanah Merah memang tidak bisa dibangun begitu saja oleh Pemprov karena status tanahnya milik Pertamina. Tetapi tahun 2021 pembangunan jalan bisa terlaksana, artinya komunikasi dengan Pertamina memungkinkan dilakukan. Hal yang sama harus ditempuh untuk menyelesaikan persoalan lapangan ini," jelasnya.

Berdasarkan laporan masyarakat, lanjut Anggi, Lapangan Kobra telah tergenang sejak 2017. 

Saat itu pemerintah berencana membangun akses jalan dan lapangan di RW 09, namun yang terealisasi hanya peninggian jalan sehingga aliran air hujan mengarah ke lapangan yang berada di titik terendah hingga akhirnya berubah menjadi kolam.

"Kondisi ini tentu sangat disayangkan karena lapangan yang sebelumnya menjadi sarana olahraga dan aktivitas warga kini tidak lagi bisa dimanfaatkan," ucap Anggi dari Fraksi Gerindra ini.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Ingin Bumi Tridharma Masuk Reforma Agraria, 50 Tahun Tinggal Tak Punya Sertifikat

Dalam rapat tersebut, Anggi juga menyinggung perubahan nama kawasan Tanah Merah menjadi Tanah Harapan. 

Dia berujar, perubahan nama harus dibarengi dengan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Perubahan nama menjadi Tanah Harapan harus diikuti dengan langkah konkret. Harapan masyarakat bukan hanya soal nama, tetapi bagaimana pemerintah benar-benar menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi, termasuk pembenahan fasilitas olahraga dan penanganan genangan di kawasan tersebut," katanya.

Dia juga menegaskan warga Tanah Merah berhak memperoleh pelayanan publik yang sama dengan masyarakat Jakarta lainnya.

"Jadi harus dapat pelayanan publik seperti masyarakat lainnya. Jangan sampai masyarakat Tanah Merah hanya dimanfaatkan saat pemilu atau pilkada saja," tegasnya.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Ini Meminta Pemprov DKI Jakarta Segera Bayarkan Gaji ke-13 PPPK Paruh Waktu

Anggi menambahkan, persoalan status lahan seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan Pertamina.

Kata dia, selama lahan tersebut telah lama dimanfaatkan masyarakat dan tidak dirawat pemilik aset, pemerintah daerah tetap berkewajiban menyediakan fasilitas publik yang layak.

"Kalau masalah pemilikan tanah. Saya kira hal itu bisa dikomunikasikan dengan pihak Pertamina. Selama Pertamina tidak melakukan atau merawat tanah itu, dan tanah tersebut dipakai masyarakat sudah bertahun-tahun maka wajib Pemda untuk memberikan fasilitas publik yang memadai," tuturnya.

"Seperti saat Pemda membangun sarana olahraga di bawah jalan layang. Itu kan juga bukan tanah Pemda. Tapi itu bisa dibangun," lanjutnya.