TRIBUNNEWS.COM - Iran memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak memberikan dukungan kepada operasi militer Amerika Serikat, ultimatum itu dilontarkan setelah Teheran mengutuk keras serangan udara terbaru Washington di wilayah selatan Iran.
Dalam pernyataannya, Teheran menyampaikan peringatan keras kepada negara-negara di kawasan Teluk Persia, khususnya negara-negara yang berada di pesisir selatan Teluk, agar tidak mengizinkan wilayah maupun fasilitas militer mereka digunakan sebagai basis operasi Amerika Serikat untuk menyerang Iran.
Pemerintah Iran menegaskan bahwa setiap bentuk bantuan logistik, dukungan militer, maupun pemberian akses pangkalan kepada pasukan Amerika Serikat dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam aksi militer terhadap Iran.
Menurut Teheran, negara mana pun yang memberikan dukungan terhadap operasi militer Amerika Serikat akan ikut bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul dari konflik tersebut.
Iran juga mengingatkan bahwa hukum internasional mewajibkan setiap negara untuk mencegah wilayahnya digunakan sebagai sarana melakukan agresi terhadap negara lain.
Ultimatum ini dilontarkan tak lama setelah militer AS melayangkan serangan di wilayah Provinsi Hormozgan, termasuk Bandar Abbas dan Pulau Qeshm.
Menurut CENTCOM, sedikitnya lebih dari 60 kapal kecil milik IRGC yang berada di sekitar Selat Hormuz juga ikut menjadi sasaran serangan udara dan rudal Amerika Serikat.
Washington menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan respons langsung atas serangan terbaru terhadap kapal-kapal komersial yang melintas di kawasan tersebut.
"Operasi bertujuan mengurangi kemampuan Iran untuk terus menyerang perdagangan internasional yang melintasi koridor perdagangan global," demikian pernyataan CENTCOM.
Baca juga: Iran Tuding AS Melanggar Nota Kesepahaman Usai Serangan Terbaru
Namun pemerintah Iran menilai serangan tersebut melanggar hukum internasional, sekaligus mencederai kesepakatan penghentian konflik yang sebelumnya telah disepakati kedua negara melalui nota kesepahaman untuk mengakhiri perang yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Teheran secara khusus menyoroti Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan militer terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara lain.
"Kami mengutuk keras tindakan agresif dan pelanggaran berat terhadap nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran.
Sebagai respons atas serangan tersebut, Iran kemudian melancarkan operasi militer balasan terhadap sejumlah fasilitas strategis milik Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan bahwa angkatan udara dan angkatan laut mereka telah menjalankan operasi gabungan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan sedikitnya 85 lokasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
Menurut IRGC, sasaran utama serangan tersebut meliputi pangkalan Armada Kelima Amerika Serikat di Bahrain serta Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait yang selama ini menjadi pusat operasi militer Washington di kawasan Teluk dan Timur Tengah.
Iran menyebut operasi tersebut sebagai "respons awal" atas serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menghantam lebih dari 80 target di wilayah Iran, termasuk sistem pertahanan udara, radar pesisir, fasilitas peluncuran rudal anti-kapal, hingga armada kapal cepat milik IRGC di sekitar Selat Hormuz.
Bagi Teheran, tindakan militer Amerika Serikat dinilai telah melampaui batas kesepakatan yang sebelumnya dibangun melalui jalur diplomasi dan justru memperbesar risiko pecahnya konflik yang lebih luas di kawasan.
Aksi saling serang antara Washington dan Teheran kini memunculkan kekhawatiran baru akan meluasnya konflik ke negara-negara Teluk lainnya yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat.
Keterlibatan Bahrain dan Kuwait dalam eskalasi terbaru ini dinilai menunjukkan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada wilayah Iran, melainkan mulai merambah ke jaringan pertahanan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Para analis menilai setiap peningkatan ketegangan di sekitar Teluk Persia dan Selat Hormuz berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, mengingat kawasan tersebut merupakan jalur utama distribusi minyak dan gas dunia.
Gangguan terhadap keamanan di Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga minyak internasional, meningkatkan biaya energi global, dan memberikan dampak terhadap perekonomian banyak negara.
Hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda Washington dan Teheran akan kembali ke meja perundingan dalam waktu dekat. Selama operasi militer dan serangan balasan masih terus berlangsung, peluang tercapainya perdamaian permanen antara kedua negara diperkirakan semakin sulit terwujud.
Situasi tersebut membuat dunia internasional terus memantau perkembangan di Timur Tengah dengan penuh kewaspadaan, karena setiap eskalasi baru tidak hanya berpotensi mengguncang stabilitas keamanan kawasan, tetapi juga mempengaruhi perdagangan internasional dan perekonomian global secara lebih luas.
(Tribunnews.com / Namira)
