TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta resmi diduduki Budi Santosa Asrori setelah dilantik oleh Wali Kota Hasto Wardoyo, di Grha Pandawa, Balai Kota Yogyakarta, Rabu (8/7/26) sore.
Pelantikan ini sekaligus mengakhiri masa transisi birokrasi Pemkot Yogyakarta, setelah selama lebih kurang enam bulan posisi diisi Penjabat (Pj) Sekda, Dedi Budiono, setelah pensiunnya pejabat terdahulu, Aman Yuriadijaya.
Ditemui seusai prosesi pelantikan, Budi Santosa Asrori menyatakan kesiapannya untuk langsung mengawal roda pemerintahan yang harus terus bergulir.
Fokus utamanya dalam waktu dekat adalah memastikan arah kebijakan Pemkot Yogyakarta berjalan selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Apa yang ada dalam RPJMD, skala-skala prioritas itu, dapat dilaksanakan dengan baik sebagai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pesannya Pak Wali seperti itu," ujarnya.
Selain mengawal program prioritas, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta ini juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"Bagaimana kita mengelola tata kelola pemerintahan yang baik bisa dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Tadi (saat pelantikan) kan ditekankan ada integritas, akuntabilitas, efektivitas kebijakan, dan sebagainya," imbuhnya.
Menanggapi instruksi khusus dari Wali Kota Hasto Wardoyo terkait penataan Sumbu Filosofi, yang menjadi salah satu agenda krusial Pemkot Yogyakarta, Budi memilih untuk bersikap realistis.
Ia mengaku akan mempelajari perkembangan dinamika di lapangan terlebih dahulu, sebelum nantinya mengambil langkah-langkah strategis.
"Saya pelajari dulu, nanti kita berkonsultasi. Dan yang paling dipegang kita, bagaimana bekerja sama. Apa yang menjadi kebijakan Pemerintah DIY itu kita kerja samakan dengan baik, sehingga penataan sumbu-sumbu filosofi dapat optimal," jelasnya.
Saat disinggung mengenai tantangan berat yang langsung menantinya di kursi Sekda, birokrat senior ini berkelakar tetap menyelaraskan langkah dengan kepala daerah.
Namun, di balik kelakarnya, Budi menegaskan bahwa permasalahan di ranah birokrasi adalah hal yang lumrah dan akan selalu ada di setiap pergantian tahun anggaran.
"Saya nderek Pak Wali. Masalah itu kan terus ada sepanjang masa. Tantangannya berbeda-beda. Bagaimana menyelesaikan tantangan itu dengan baik, sebenarnya, setiap tahun," cetusnya. (aka)
