TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, ke Taman Wisata Candi Prambanan, Rabu (8/7/2026) diwarnai aksi penyambutan dari seribu siswa sekolah di Kabupaten Sleman.
Mengenakan busana Jawa, para siswa dari tingkat SD- SMP di wilayah Depok, Berbah, dan Kalasan berjejer di sepanjang jalan Pangkalan TNI-AU Adisutjipto hingga Jalan Laksda Adisutjipto sembari mengibarkan bendera.
Namun, mobilisasi massa pelajar ini menuai kritik dari pelbagai kalangan. Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Universitas IsIam Indonesia (PSAD UII) Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si., menilai praktik ini mengingatkan pada situasi yang sama di era mertuanya Prabowo yaitu era orde baru.
Sejarah orde baru yang dipahami, kata dia, membutuhkan banyak pencitraan tentang kepatuhan, ketundukan, kesetiaan yang bersifat simbolis dari rakyat kepada Presiden Soeharto.
Bentuk yang paling umum adalah ketika Presiden Soeharto kunjungan kemanapun pasti diikuti mobilisasi siswa dalam bentuk mereka berdiri di pinggir jalan.
"Ini sebetulnya ritus yang merupakan warisan orde baru, yang harusnya sudah ditinggalkan oleh para aparat baik tim-nya Prabowo maupun para kepala daerah dan pejabat terkait. Jadi menurut saya ini merupakan contoh buruk, dari warisan orde baru yang masih ditiru, dilestarikan, bahkan disebuah kota yang menjadi salah satu pusat gagasan demokrasi, yaitu Yogyakarta," kata Masduki, Rabu (8/7/2026).
Pengamat media dan jurnalisme sekaligus Guru Besar Ilmu Komunikasi UII ini mengatakan, praktik semacam ini di era orde baru memiliki ciri khas yaitu pendisiplinan fisik siswa yang diatur berjejer rapi selayaknya tentara.
Terkadang juga dibarengi dengan penggunaan instrumen musik pengiring yang presisi, hingga pendramatisasian sambutan. Ia menilai praktik pendisiplinan semacam ini kontraproduktif dan merugikan hak-hak dasar warga negara.
Siswa harus berpanas panasan meninggalkan jadwal sekolah, atau waktu liburnya. Warga juga kadang harus meninggalkan pekerjaannya yang utama hanya demi penyambutan.
"Nah ini ironi sebenarnya disini. Jadi bagaimana ceritanya, Presiden yang harusnya menghormati rakyatnya, malah bikin repot rakyatnya sendiri untuk menyambut," ujar Inisiator Forum Cik Di Tiro ini.
Menurut Masduki, di awal Prabowo menjabat Presiden sebenarnya sudah ada intruksi untuk menghentikan mobilisasi semacam ini. Akan tetapi tampaknya itu tidak berhenti.
Ia menduga ada kepentingan dari orang-orang di lingkaran Presiden yang senang merekayasa semacam ini untuk membuat Kepala Negara senang.
Namun sebetulnya di balik ini semua, ada banyak pengorbanan yang dilakukan para siswa, orang tua maupun dari warga negara yang seharusnya produktif bekerja namun harus meluangkan waktu untuk menyambut.
"Jadi ini intinya lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Hanya sebuah simbolisasi yang kering dari kesetiaan, yang kemudian justru akan merusak reputasi kepala negara," kata Masduki.
"Menurut saya ini kesalahan ada di Prabowo yang membiarkan atau aparat di tingkat lokal. Ini harus dievaluasi menyeluruh. Presiden datang ya harusnya secara natural menemui warga, tidak perlu dimobilisir, ya rileks saja. Bahkan jika rakyat tidak menyambut, tidak ada masalah, karena memang tugas presiden mendatangi rakyat bukan rakyat yang menyambutnya," imbuh dia.
Kritik senada datang dari warga Sleman, Baharuddin Kamba. Sebagai orang tua, ia mengaku tidak berkenan bahkan tidak mengizinkan jika anaknya harus berpanas-panasan hanya untuk menyambut Kepala Negara atau Tamu Negara karena hal itu tidak penting untuk membangun karakter anak.
Apalagi kunjungan hanya sebentar dan seringkali hanya melintas menggunakan kendaraan tanpa berinteraksi. Hanya sekedar melambaikan tangan.
Baginya, penyambutan semacam ini menyulitkan dinas terkait dan membebani anggaran untuk konsumsi. Praktik semacam ini mengingatkan pada rezim orde baru yang dialami.
"Saya berharap cara - cara seperti ini ditidakan karena tidak penting bagi pendidikan karakter anak apalagi disaat liburan sekolah," ujar Kamba.
Pandangan serupa disampaikan oleh Sari, warga Kalasan. Ia mempertanyakan urgensi pelibatan anak-anak sekolah dalam kunjungan kenegaraan semacam ini.
Apalagi harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari di tepi jalan raya yang sangat ramai kendaraan. Hal ini justru beresiko membahayakan keselamatan anak-anak.
"Menurut saya, tidak ada urgensinya melibatkan anak-anak. Jika tujuannya untuk menghormati kepala negara lain, semestinya anak-anak ditempatkan secara lebih terhormat. Misalnya dengan memberikan mereka ruang untuk tampil menunjukkan kepiawaian seni atau bahkan berdialog langsung, bukan dengan memajang anak-anak di pinggir jalan untuk melambaikan bendera," keluh dia.
