TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Serapan tenaga kerja lokal di perusahaan minyak dan gas (migas) yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pemkab Anambas berharap kehadiran perusahaan migas tidak hanya memberikan dampak ekonomi melalui investasi.
Tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Harapan tersebut mengemuka dalam diskusi antara Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, bersama jajaran manajemen Prime Natuna dan SKK Migas di kawasan Tarempa Beach, Rabu (8/7/2026).
Pertemuan itu menjadi salah satu langkah awal membangun komunikasi antara pemerintah daerah dengan Prime Natuna yang kini resmi menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), menggantikan Harbour Energy dalam pengelolaan wilayah kerja migas di Anambas.
Dalam kesempatan tersebut, Aneng menegaskan penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian sejak awal perusahaan mulai menjalankan aktivitas operasional di daerah.
Menurutnya, penggunaan tenaga kerja lokal akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun masyarakat Anambas.
Aneng menjelaskan perusahaan dapat menghemat biaya operasional, terutama untuk mendatangkan pekerja dari luar daerah menuju wilayah operasi migas di Pulau Matak.
"Bayangkan saja, biaya charter pesawat untuk mengangkut pekerja dari luar Anambas mencapai 21 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp378 juta dalam sekali penerbangan dengan kapasitas 52 kursi. Angka itu tentu sangat besar," kata Aneng.
Ia menilai biaya tersebut dapat ditekan apabila perusahaan memanfaatkan tenaga kerja lokal yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menurut Aneng, saat ini banyak putra-putri daerah yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di berbagai bidang.
Termasuk teknik perminyakan dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan industri migas.
"Nanti tinggal perusahaan migas menyampaikan kepada kami membutuhkan berapa orang dan untuk posisi apa. Biar pemerintah daerah membantu mencarikan. Anak-anak kami siap bekerja. Daripada mengeluarkan biaya besar untuk charter pesawat, lebih baik anggaran itu digunakan membayar gaji anak-anak Anambas," ujar Bupati Anambas.
Selain soal ketenagakerjaan, Aneng juga mengapresiasi langkah Prime Natuna yang memilih membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sebelum aktivitas pengeboran dimulai.
Menurutnya, keterbukaan tersebut menjadi modal penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis sekaligus menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
"Kami menyambut baik karena Prime Natuna datang berdiskusi lebih dulu. Ini menunjukkan adanya niat membangun sinergi. Masukan dari pemerintah daerah tentu kami harapkan bisa menjadi pertimbangan perusahaan dalam menjalankan operasinya," tutur Aneng.
Senada dengan Bupati, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Pemkab Kepulauan Anambas, Muhammad Kasim, meminta seluruh perusahaan migas beserta perusahaan subkontraktornya turut memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki.
Ia mengatakan pemerintah daerah selama ini telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan kerja agar mampu memenuhi kebutuhan industri migas.
Salah satunya dengan mengirim sejumlah putra daerah mengikuti pelatihan operator forklift di Jakarta.
Pelatihan tersebut diharapkan menjadi bekal agar mereka dapat bersaing dan bekerja di kawasan operasi migas di Anambas.
"Kami sudah menyiapkan SDM melalui pelatihan. Bahkan beberapa anak daerah sudah mengikuti pelatihan operator forklift di Jakarta. Harapan kami, ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi itu, mereka diberikan kesempatan untuk bekerja di daerahnya sendiri," kata Muhammad Kasim.
Sementara itu, Community Investment Manager Prime Natuna, Andri Kristianto, mengatakan seluruh masukan yang disampaikan pemerintah daerah.
Khususnya terkait penyerapan tenaga kerja lokal, akan menjadi perhatian perusahaan.
Ia menjelaskan aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama jajaran manajemen dan pimpinan perusahaan sebagai bagian dari proses penyusunan kebutuhan operasional selama kegiatan pengeboran berlangsung.
"Seluruh masukan yang kami terima hari ini akan kami tampung dan kami sampaikan kepada manajemen perusahaan. Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga setiap kebijakan dapat dipertimbangkan secara matang, termasuk mengenai peluang tenaga kerja lokal," ujar Andri.
Andri menambahkan, Prime Natuna dijadwalkan mulai melaksanakan kegiatan pengeboran eksplorasi pada tiga sumur selama periode Juli hingga Desember 2026, yakni:
Pengeboran tersebut bertujuan membuktikan potensi kandungan hidrokarbon sebelum dilanjutkan ke tahap pengembangan lapangan dan produksi secara komersial.
"Program pengeboran ini merupakan tahapan eksplorasi untuk memastikan potensi hidrokarbon di tiga sumur tersebut. Hasilnya nanti akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pengembangan berikutnya menuju produksi komersial," kata Andri.
Dengan dimulainya aktivitas eksplorasi Prime Natuna, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap investasi migas tidak hanya meningkatkan produksi energi nasional.
Tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi putra-putri daerah. (TribunBatam.id/Ihsan Imaduddin)
