Laporan Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM - SUMEDANG - DPRD Kabupaten Sumedang menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat diselesaikan secepatnya. Regulasi tersebut dinilai mendesak karena menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Sumedang.

Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia, mengatakan pembahasan Raperda harus dipercepat mengingat seluruh tahapan Pilkades akan mengacu pada aturan tersebut.

"Dengan masuknya Raperda ini, DPRD harus bergerak cepat. Saat nanti memasuki tahapan pendaftaran calon, pemungutan suara, termasuk pelaksanaan e-voting di beberapa TPS di seluruh desa, regulasi ini sangat ditunggu," kata Asep kepada Tribun Jabar.id, Rabu (8/7/2026). 

Menurutnya, Raperda tersebut akan mengatur lebih rinci berbagai ketentuan teknis yang sebelumnya belum diakomodasi dalam peraturan daerah lama.

"Perda ini akan mengatur lebih teknis, termasuk persyaratan bakal calon kepala desa," ujarnya.

Salah satu ketentuan yang akan diatur ialah mekanisme seleksi tambahan apabila jumlah bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat melebihi batas maksimal.

"Apabila calonnya lebih dari lima orang, maka penilaian berdasarkan pengalaman dan tingkat pendidikan akan diatur dalam perda ini," katanya.

Asep optimistis pembahasan Raperda dapat segera diselesaikan apabila melihat komitmen pimpinan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang.

"Kalau melihat arahan pimpinan DPRD, pembahasannya bisa dipercepat. Kami akan tuntaskan lebih cepat karena kepastian hukum sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa," ucapnya.

Selain regulasi, Asep memastikan anggaran pelaksanaan Pilkades tidak menjadi kendala.

Menurut dia, DPRD bersama pemerintah daerah justru tengah mengupayakan adanya penambahan anggaran bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar pelaksanaan Pilkades berjalan lebih optimal.

"Anggaran tidak ada masalah. Justru kami mengupayakan adanya penambahan anggaran untuk BPD," katanya.