TRIBUNPONTIANAK.CO.ID-  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong transformasi birokrasi melalui penguatan budaya inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada percepatan realisasi program dan penyerapan anggaran, tetapi juga menghadirkan berbagai inovasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Ria Norsan, birokrasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Ia menilai pola kerja yang hanya mengandalkan rutinitas sudah tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

"Mari kita tancap gas. Pastikan seluruh program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Gubernur Ria Norsan.

• Kronologi Pria Tersengat Listrik di Jalan Purnama 2 Pontianak, Diduga Mencuri Kabel CTM

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menyatakan pihaknya siap memperkuat budaya inovasi di lingkungan BPSDM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN).

Windy menegaskan bahwa inovasi tidak boleh dipandang sebagai kegiatan yang bersifat sementara atau sekadar memenuhi target program. 

Menurutnya, inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja yang terus dikembangkan oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Inovasi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar program sesaat. Arahan Bapak Gubernur menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan berbagai terobosan dalam pengembangan kompetensi ASN sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang semakin profesional dan berdampak bagi masyarakat," ujar Windy, Kamis, 9 Juli 2026.

Ia menjelaskan, BPSDM memiliki peran strategis dalam mempersiapkan aparatur sipil negara yang mampu menghadapi perubahan, memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman, serta mampu menciptakan berbagai inovasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menurut Windy, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat. 

ASN yang kompeten dan adaptif dinilai akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, berkualitas, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

• MPLS 2026 di Kayong Utara Wajib 5 Hari, Ini Aturan dan Larangan yang Harus Dipatuhi Sekolah

"Ketika ASN memiliki kompetensi yang baik, mampu berinovasi, dan bekerja secara kolaboratif, maka kualitas pelayanan publik juga akan meningkat. Dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan IPM Kalbar," katanya.

Lebih lanjut, Windy menyampaikan bahwa BPSDM akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Kolaborasi tersebut dilakukan agar program-program pengembangan kompetensi ASN berjalan searah dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang didukung budaya inovasi, kolaborasi, serta peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

"Kolaborasi menjadi kunci. Dengan semangat inovasi dan kerja bersama, kami optimistis dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Barat," pungkasnya.

Melalui penguatan budaya inovasi di seluruh OPD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat. 

Birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. 

(*)