DEM Indonesia Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Balik Gangguan Pasokan Listrik
Feryanto Hadi July 09, 2026 11:35 PM

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Gelombang pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini kembali menjadi sorotan. Gangguan pasokan listrik dinilai tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor industri, transportasi, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi.

Di tengah kondisi tersebut, Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Indonesia mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi ketahanan pasokan energi nasional.

Ketua Umum DEM Indonesia, Febrian Satria Hidayat, menilai pemadaman listrik yang terjadi berulang menjadi kejanggalan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia.

"Blackout yang terjadi secara beruntun di era modern ini, sementara produksi batu bara Indonesia jauh melampaui kebutuhan dalam negeri, merupakan anomali yang patut diduga berkaitan dengan adanya pelanggaran hingga tindak pidana korupsi," kata Febrian dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Menurut dia, ketahanan energi nasional tidak hanya bergantung pada kapasitas pembangkit listrik, tetapi juga ditentukan oleh keandalan rantai pasok bahan bakar, jaringan transmisi, serta tata kelola sektor energi secara keseluruhan.

Ketua Umum DEM Indonesia, Febrian Satria Hidayat, menilai pemadaman listrik yang terjadi berulang menjadi kejanggalan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia.
Ketua Umum DEM Indonesia, Febrian Satria Hidayat, menilai pemadaman listrik yang terjadi berulang menjadi kejanggalan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. (Istimewa)

Karena itu, DEM Indonesia mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola pasokan batu bara.

Febrian menilai proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti agar mampu mengungkap penyebab gangguan yang berdampak luas kepada masyarakat.

"Kami mendukung penuh penanganan dugaan tindak pidana korupsi oleh Kortas Tipidkor. Segala kerugian yang dirasakan masyarakat harus dipertanggungjawabkan dan pihak-pihak yang melanggar hukum harus diusut secara tuntas," ujarnya.

Ia berharap pengusutan tersebut dapat memperkuat tata kelola sektor energi nasional sekaligus mencegah terulangnya gangguan pasokan listrik yang merugikan masyarakat.

PLN Minta Maaf

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada Jumat (19/6/2026).

Permohonan maaf tersebut disampaikan seiring upaya PLN mempercepat pemulihan sistem kelistrikan dan memastikan pasokan bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) kembali mencukupi.

"Pertama-tama kami atas nama PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini," ujar Darmawan dalam keterangannya.

Menurut dia, PLN saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan pasokan batubara yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan operasional pembangkit listrik di sistem Jawa.

Darmawan mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) yang telah membantu percepatan alokasi medium rank coal atau batubara berkalori menengah untuk memenuhi kebutuhan pembangkit.

Dukungan tersebut dinilai krusial mengingat sistem kelistrikan Jawa merupakan tulang punggung pasokan listrik nasional yang melayani jutaan pelanggan rumah tangga, sektor industri, bisnis, hingga fasilitas publik.

Selain mendapatkan tambahan alokasi batubara dari pemerintah, PLN juga mempercepat proses administrasi dan penandatanganan kontrak dengan sejumlah pemasok.

"Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batubara, terutama medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah," kata Darmawan.

PLN memastikan distribusi batubara ke sejumlah pembangkit utama di wilayah Jawa bagian barat telah mulai berjalan.

Pasokan tersebut diarahkan untuk memperkuat stok operasional sejumlah PLTU strategis yang menjadi penyangga sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Beberapa pembangkit yang mulai menerima pasokan batubara antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya Unit 1 hingga Unit 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, serta PLTU Indramayu.

Masuknya pasokan batubara ke pembangkit-pembangkit tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan energi primer dan memperkuat keandalan pasokan listrik dalam beberapa hari ke depan.

PLN menegaskan akan terus memantau perkembangan distribusi batubara serta kondisi operasional pembangkit secara intensif agar pemulihan sistem dapat berlangsung optimal.

Perusahaan pelat merah itu juga berkomitmen untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap masyarakat dan menjaga pasokan listrik tetap andal di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Di tengah proses pemulihan tersebut, PLN meminta pengertian masyarakat atas gangguan yang terjadi dan memastikan seluruh jajaran bekerja penuh untuk mempercepat normalisasi pasokan listrik di berbagai wilayah yang terdampak pemadaman bergilir

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.