Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan pembangunan Surabaya Regional Railway Line (SRRL), proyek strategis yang akan menghadirkan jalur ganda (double track) dan elektrifikasi kereta api di koridor Surabaya-Sidoarjo.
Upaya percepatan tersebut ditandai dengan digelarnya High Level Meeting atau pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, di Kantor Wakil Gubernur Jatim, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan ini melibatkan kementerian terkait, PT KAI, BPKP, pemerintah daerah, hingga tim konsultan yang tengah menyusun desain teknis proyek.
Selain membahas kesiapan infrastruktur, rapat juga menyoroti persoalan lahan, kebutuhan depo kereta, hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak.
Pemprov Jatim menargetkan desain rinci proyek dapat diselesaikan pada awal 2027 sebagai dasar pelaksanaan konstruksi.
Baca juga: Proyek SRRL Surabaya-Sidoarjo Resmi Dimulai, Dapat Kucuran Dana 230 juta euro dari KfW Jerman
Emil Dardak menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Koordinator Infrastruktur yang telah berlangsung sebelumnya.
Sejak Februari 2026, tim konsultan telah melakukan pemetaan kondisi lapangan sekaligus menyusun desain teknis proyek.
"Ini namanya high level meeting, pertemuan tingkat tinggi. Jadi eselon I dan pimpinan instansi terkait membahas pembangunan double track dan elektrifikasi rail di Surabaya dan Sidoarjo. Ini pertemuan kedua setelah sebelumnya kami bersama Pak Dirjen KA bertemu di Kemenko Infrastruktur," kata Emil.
Salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan desain adalah penyediaan lahan untuk depo kereta.
Menurut Emil, depo yang berada di kawasan Sidotopo masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari adanya permukiman warga hingga status kepemilikan lahan yang beragam.
Karena itu, rapat menyepakati untuk mengoptimalkan aset lahan yang telah tersedia sebelum mempertimbangkan lokasi baru.
"Setiap pembangunan kereta membutuhkan depo dan itu memerlukan lahan yang luas. Tadi disepakati kita optimalkan dulu tanah yang ada. Untuk persoalan status tanah akan dilihat lebih lanjut melalui mekanisme reforma agraria," ujarnya.
Emil menegaskan, pembangunan SRRL tidak hanya berorientasi pada kebutuhan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan proses penyelesaian lahan dilakukan secara bijaksana.
"Saya sampaikan kepada Bu Gubernur, saya dan Pak Wali Kota Surabaya sama-sama harus memikirkan nasib warga yang ada di situ juga. Jadi tidak sekadar bicara alasan teknis saja," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Jatim juga mengapresiasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah memetakan berbagai potensi risiko tata kelola proyek.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan terkait aset pemerintah, pembebasan lahan, hingga perubahan nilai aset dapat diantisipasi sejak awal.
"Kami tidak ingin ada langkah yang keliru. Karena nanti bicara aset, pembebasan tanah, penurunan aset dan lain-lain, semuanya harus dimitigasi sejak awal," katanya.
Pemprov Jawa Timur menargetkan desain rinci proyek selesai pada awal 2027 sehingga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan konstruksi.
"Targetnya pada awal 2027 kita sudah memiliki desain yang siap dijadikan acuan bagi kontraktor yang akan mengerjakan proyek ini," ujar Emil.
Fase pertama atau Fase A proyek SRRL akan menghubungkan Sidoarjo hingga Stasiun Gubeng Surabaya dengan nilai investasi sekitar 230 juta euro.
Menurut Emil, penggunaan pembiayaan dalam mata uang euro dinilai lebih menguntungkan karena dapat mengurangi risiko fluktuasi kurs terhadap komponen impor.
"Nilai fase pertama ini sekitar 230 juta euro. Karena pembiayaannya dalam euro, maka risiko perbedaan kurs terhadap komponen asing bisa lebih termitigasi," jelasnya.
Selain kebutuhan depo, rapat juga membahas sejumlah perlintasan sebidang yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas saat proyek berjalan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian ialah kawasan Taman Pelangi yang telah masuk prioritas pembangunan flyover oleh pemerintah pusat.
Di samping itu, kawasan Juanda, Wonokromo, Jagir, Jalan Ahmad Yani, hingga sekitar pintu air juga akan dikaji lebih lanjut untuk memastikan pembangunan jalur kereta tetap terintegrasi dengan kelancaran lalu lintas.
Menurut Emil, kawasan Wonokromo bahkan sudah menjadi titik kemacetan sebelum proyek SRRL dimulai.
"Wonokromo tanpa proyek ini pun sebenarnya sudah menjadi bottleneck. Dari frontage yang semula delapan lajur kemudian menyempit menjadi dua lajur. Dengan adanya SRRL tentu harus diantisipasi lebih lanjut," ungkapnya.
Meski masih berada pada tahap perencanaan teknis, Emil memastikan progres proyek terus berjalan. Tim konsultan saat ini masih melakukan pemetaan lapangan serta menyusun berbagai solusi atas persoalan teknis yang ditemukan.
"Kalau ditanya sudah sampai mana SRRL, saat ini konsultan teknis sudah mulai memetakan seluruh kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan depo. Banyak persoalan teknis yang sudah ditinjau langsung dan mulai ditemukan solusinya," pungkasnya.
