TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pemerintah menekan kasus tuberkulosis (TB) di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar.
Meski TB telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas (quick win), berbagai indikator utama penanganannya dinilai belum menunjukkan hasil yang optimal.
Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, MKM mengatakan, pemerintah memang telah menambah anggaran untuk mempercepat penanggulangan TB.
Baca juga: Komdigi Dorong Kesadaran Publik dan Hapus Stigma Soal Tuberkulosis
Namun, capaian di lapangan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Menurut Prima, terdapat empat indikator penting dalam program percepatan penanganan TB, yakni penemuan kasus, pasien yang langsung memulai pengobatan setelah didiagnosis (enrollment), keberhasilan pengobatan, serta pemberian terapi pencegahan TB (TPT) kepada kelompok berisiko.
Sayangnya, keempat indikator tersebut belum memenuhi target.
"Kalau kita bandingkan di 2025 setelah TB masuk quick win dibandingkan 2024, memang ada kenaikan. Tapi, enggak signifikan untuk disebut sebagai program hasil terbaik cepat. Masih naik tapi kayaknya dari 79 persen jadi 80 persen," ujar Prima dalam Focus Group Discussion (FGD) Asesmen Stigma TB 2.0 di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Prima menjelaskan, tantangan pertama masih terjadi pada penemuan kasus TB.
Kenaikan jumlah kasus yang berhasil ditemukan belum signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Begitu pula dengan pasien yang langsung menjalani pengobatan setelah didiagnosis TB. Cakupannya masih berada di kisaran 93 persen dan belum mengalami peningkatan berarti.
Keberhasilan pengobatan juga masih berada di angka sekitar 86 persen, sementara target nasional mencapai 90 persen.
Artinya, masih ada pasien yang belum berhasil menyelesaikan pengobatan hingga tuntas.
Tantangan lainnya adalah pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada kontak erat pasien TB.
Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan TPT mencapai 80 persen pada tahun ini. Namun hingga Juni 2026, realisasinya baru sekitar 8 persen.
Menurut Prima, pemerintah akan memperkuat pelacakan kontak erat (contact tracing) serta pemeriksaan menggunakan foto rontgen untuk menemukan orang yang sudah terpapar maupun yang masih bisa dicegah agar tidak jatuh sakit.
"Apakah kita bisa melakukannya? Kami mengajak tentunya kita semua yang ada di sini, bersama-sama ikut. Ikut untuk bisa, karena kita udah menyadaran tracing itu memang harus jalan, harus jalan," katanya.
Ia menjelaskan, investigasi kontak dilakukan terhadap orang yang tinggal serumah atau sering berinteraksi dengan pasien TB karena kelompok inilah yang memiliki risiko penularan paling tinggi.
Selain persoalan teknis, Prima menilai stigma dan diskriminasi masih menjadi tantangan besar dalam pengendalian TB di Indonesia.
Banyak pasien takut memeriksakan diri karena khawatir dikucilkan, kehilangan pekerjaan, atau dijauhi lingkungan.
Akibatnya, pasien datang berobat saat kondisi sudah lebih berat atau bahkan tidak menyelesaikan pengobatan.
Karena itu, Kementerian Kesehatan berharap hasil Asesmen Stigma TB 2.0 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi stigma sekaligus memperkuat penanganan TB di Indonesia.
Berdasarkan hasil asesmen tersebut, tingkat stigma TB terendah ditemukan di Jakarta Pusat, sedangkan yang tertinggi berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Temuan itu akan diperdalam melalui diskusi lintas sektor guna memperkuat implementasi kebijakan pengurangan stigma terhadap pasien TB.
(Tribunnews.com/ Aisyah Nursyamsi)
