TRIBUNNEWS.COM - Kremlin menyatakan harapannya terhadap Amerika Serikat (AS) agar melanjutkan perannya sebagai mediator dalam upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina, meski menilai sikap Washington terhadap perang masih bertolak belakang.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia melihat adanya kontradiksi dalam kebijakan AS.
Di satu sisi, Washington terus memasok persenjataan kepada Ukraina, tetapi di sisi lain mengaku berkomitmen mendorong proses perdamaian.
"Kami menyadari adanya perbedaan dalam posisi AS. Di satu sisi, mereka terus menyediakan senjata kepada rezim Kiev, tetapi di sisi lain mereka mengklaim berkomitmen untuk memfasilitasi proses perdamaian," kata Peskov dalam pengarahan kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).
Meski demikian, Peskov menilai Amerika Serikat masih menunjukkan keinginan yang tulus untuk membantu membuka jalan menuju penyelesaian konflik.
"Meskipun terkadang mereka salah memahami isu-isu tertentu dan melakukan kesalahan, kami percaya kesediaan ini tulus dan kami menyambutnya," ujarnya.
Menurut Peskov, Moskow berharap Washington dapat kembali memusatkan perhatian pada konflik Ukraina setelah situasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan dengan Iran, mulai mereda.
"Kami berharap, jika AS berhasil mengatasi situasi di sekitar Iran, akan tiba saatnya mereka kembali melanjutkan upaya di jalur Ukraina," katanya.
Di sisi lain, Peskov menegaskan Rusia tidak memiliki ilusi mengenai dukungan militer AS kepada Ukraina.
Ia menyebut Washington hingga kini masih aktif mengirimkan berbagai persenjataan, termasuk sistem pertahanan udara Patriot.
"Amerika Serikat terus memasok senjata dan teknologi militer ke Ukraina. Kami mengetahui hal itu dan sama sekali tidak berilusi. Presiden Vladimir Putin juga sangat memahami situasi ini," ujar Peskov, lapor TASS.
Baca juga: AS Ngamuk! Jembatan Strategis yang Hubungkan Iran ke China dan Rusia Dibombardir
Kremlin juga menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menyebut peningkatan operasi militer dapat mempercepat berakhirnya perang.
Peskov menolak pandangan tersebut dan menegaskan bahwa eskalasi justru akan memperpanjang konflik.
"Ini adalah kesalahpahaman. Meningkatnya ketegangan sama sekali tidak dapat berkontribusi pada proses perdamaian," kata Dmitry Peskov.
Ia menambahkan, semakin sering Ukraina melancarkan serangan ke wilayah Rusia, semakin luas zona penyangga yang akan dibangun Moskow di sepanjang perbatasan.
"Semakin banyak serangan terhadap infrastruktur kami, semakin luas zona keamanan yang perlu kami ciptakan," ujar Peskov.
Selain itu, Kremlin turut menanggapi usulan Trump mengenai kemungkinan penutupan wilayah udara Ukraina.
Menurut Peskov, gagasan tersebut merupakan perkembangan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya dan perlu dikaji secara menyeluruh.
"Usulan ini perlu dipelajari. Kami harus memahami bagaimana konsep tersebut dirumuskan dan apa implikasinya," jelasnya.
Sementara itu, terkait komunikasi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump, Peskov mengatakan percakapan yang sempat direncanakan belum terlaksana karena Trump masih disibukkan dengan agenda setelah menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki.
"Trump tampaknya sangat sibuk setelah seluruh kontaknya di Ankara sehingga tidak ada panggilan kemarin," kata Peskov.
Meski demikian, ia menegaskan Putin tetap terbuka untuk berdialog dengan Trump.
Pembicaraan antara Rusia dan Ukraina yang ditengahi oleh AS mandek setelah Trump memerintahkan serangan gabungan bersama Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Beberapa bulan sebelumnya, pembicaraan tersebut perlahan seperti dilupakan karena kedua pihak masih memiliki perbedaan mendasar mengenai wilayah yang diduduki, status keamanan Ukraina, serta syarat gencatan senjata.
Tidak ada perkembangan signifikan dalam pembicaraan tersebut.
Sebelum AS-Israel meluncurkan agresi terhadap Iran, Trump berulang kali menyatakan ingin mendorong penyelesaian perang Rusia-Ukraina.
Tak lama setelah Trump mengunjungi KTT NATO di Prancis, ia menyatakan dukungan kepada Ukraina untuk memasok senjata.
Hal itu mendapat kritikan dari Rusia bahwa AS bersikap "munafik".
Sementara itu, baik Rusia maupun Ukraina berulang kali menyatakan kesiapan mereka untuk melanjutkan pembicaraan, namun belum menghasilkan kemajuan nyata.
Perang Rusia-Ukraina yang pecah pada 24 Februari 2022 merupakan puncak dari ketegangan yang telah berlangsung sejak Ukraina merdeka dari Uni Soviet pada 1991.
Selama bertahun-tahun, hubungan Moskow dan Kyiv diwarnai perbedaan pandangan mengenai arah politik, keamanan, serta kebijakan luar negeri masing-masing.
Salah satu pemicu utama konflik adalah semakin eratnya hubungan Ukraina dengan negara-negara Barat, termasuk keinginannya untuk bergabung dengan NATO.
Rusia menilai langkah tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional karena dianggap memperluas pengaruh aliansi militer Barat hingga ke perbatasannya.
Ketegangan semakin memburuk pada 2014 setelah terjadi pergantian pemerintahan di Ukraina.
Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di wilayah Donetsk dan Luhansk yang didukung kelompok separatis pro-Rusia.
Berbagai upaya diplomasi dan perjanjian damai sempat dilakukan untuk meredakan konflik. Namun, perundingan tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi sumber perselisihan kedua negara.
Situasi kemudian berubah menjadi perang skala penuh ketika Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina pada Februari 2022.
Moskow menyatakan operasi tersebut bertujuan melindungi warga berbahasa Rusia di Ukraina sekaligus mencegah perluasan NATO ke negara tetangganya.
Sebaliknya, Ukraina bersama Amerika Serikat dan negara-negara Barat mengecam tindakan Rusia sebagai invasi terhadap negara berdaulat yang bertentangan dengan hukum internasional.
Sejak perang dimulai, Ukraina memperoleh dukungan luas dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mulai dari bantuan persenjataan, dana, kemanusiaan, hingga dukungan politik dan diplomatik.
Di sisi lain, Rusia menghadapi berbagai sanksi internasional yang menyasar sektor keuangan, energi, perdagangan, teknologi, dan industri strategis.
Konflik berkepanjangan ini juga berdampak luas terhadap perekonomian global, seperti terganggunya rantai pasok energi dan pangan, melonjaknya harga komoditas, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi di berbagai negara.
Hingga kini, berbagai negara dan organisasi internasional terus mendorong proses perdamaian. Namun, negosiasi belum membuahkan hasil karena Rusia dan Ukraina masih mempertahankan posisi masing-masing.
Dalam setiap putaran perundingan, Rusia tetap menuntut agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO, mengakui Krimea serta sejumlah wilayah yang diklaim Moskow, membatasi kekuatan militernya, dan memberikan jaminan perlindungan bagi warga berbahasa Rusia.
Sementara itu, Ukraina menolak syarat-syarat tersebut dan menegaskan akan terus mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, serta keutuhan wilayahnya sesuai hukum internasional.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
