TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Industri perhotelan menikmati peningkatan kinerja selama periode libur sekolah 2026. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat tingkat okupansi hotel meningkat sekitar 20 persen hingga 30 % dibandingkan hari biasa atau periode normal. Bahkan rata-rata tingkat okupansi di Bali mencapai angka 70 % hingga 80 % .

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pariwisata (Kemenpar) hingga Mei 2026, angka pergerakan wisatawan melonjak tajam. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) secara kumulatif sukses menembus 6,07 juta. Sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) melesat hingga 523,22 juta perjalanan.

Data Kemenpar juga mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang menyentuh 50,76 persen pada Mei 2026 atau naik 2,48 poin persentase.

Baca juga: Ren dan Reina Bakal Temani Tamu Nikmati Japanese Street Food di Aston Denpasar Hotel & Convention

“Okupansi hotel yang membaik menjadi sinyal positif bagi ekosistem pariwisata karena berhubungan langsung dengan pergerakan wisatawan, pendapatan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi pendukung di destinasi,” bebernya Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa, kemarin.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, libur sekolah tahun ini diperkirakan mampu mendorong pendapatan dan tingkat okupansi hotel lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

“Kenapa saya katakan lebih baik, karena memang kalau kita perhatikan, impact-nya ke beberapa daerah tujuan wisata seperti di Bali, beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatra, rata-rata tingkat okupansinya sekitar 70 % hingga 80 % . Bahkan ada yang bisa dapat di atas 80 % ,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (8/7). 

Baca juga: Dream of Aventus Hotel Kuta Hadirkan Crochet Workshop Semi Private yang Beginner Friendly

Menurut PHRI, terdapat sejumlah faktor yang menopang kenaikan okupansi hotel pada musim liburan kali ini, meskipun daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Salah satu pendorongnya adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat sebagian masyarakat memilih berwisata di dalam negeri daripada ke luar negeri. 

“Kami melihatnya, adanya pengaruh kurs rupiah yang tertekan dengan mata uang asing, membuat banyak orang lebih memilih berwisata di Indonesia saja. Jadi, pergerakan pada periode libur sekolah kali ini banyak terjadi antarlintas provinsi saja,” terang Maulana seperti dilansir Kontan.co.id. 
Selain itu, tingginya harga tiket pesawat tidak serta-merta mengurangi minat masyarakat untuk bepergian. PHRI melihat wisatawan domestik tetap melakukan perjalanan, terutama ke destinasi yang dapat dijangkau melalui jalur darat. 

“Kalau di Pulau Jawa kan infrastrukturnya bagus, jadi pilihan transportasi daratnya banyak. Di Sumatra pun, dari Pulau Jawa ke Sumatra juga masih ada alternatif jalur darat,” ungkap Maulana. 

Maulana menilai tingkat okupansi hotel yang mencapai 70 % hingga 80 % selama libur sekolah merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode normal yang hanya berada di kisaran 40 % hingga 50 % . Ia menjelaskan, rendahnya okupansi pada hari-hari biasa masih dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada berkurangnya kegiatan pertemuan di hotel. 

“Jadi kalau kondisi sekarang, kita tidak bisa memungkiri bahwa market terbesar dari hotel itu adalah korporasi khususnya dari pemerintah. Kontribusinya cukup besar terhadap revenue, bisa mencapai 60 % sampai 80 % ,” ujar Maulana. 

Untuk memanfaatkan momentum liburan, pelaku usaha perhotelan telah menerapkan berbagai strategi, termasuk menghadirkan fasilitas dan layanan tambahan guna menarik lebih banyak tamu. Namun, menurut Maulana, peningkatan okupansi tahun ini lebih banyak didorong oleh meningkatnya daya tarik destinasi wisata. 

“Peningkatan lebih didorong oleh daya tarik destinasinya dulu. Itu yang terbesar. Karena hotel-hotel di perkotaan juga mengalami peningkatan okupansi, tidak hanya di hotel destinasi yang ada fasilitas tambahan seperti atraksi saja,” ujarnya. 

Di sisi lain, pasar korporasi dan pemerintah mulai kembali menggelar pertemuan di hotel, terutama pada kuartal II dan kuartal III 2026. Kondisi tersebut menciptakan dua sumber pendapatan bagi industri perhotelan. Wisatawan yang memanfaatkan libur sekolah berkontribusi terhadap penjualan kamar, sementara kegiatan korporasi dan pemerintah mendorong pendapatan dari penjualan makanan dan minuman (food & beverage) melalui penyelenggaraan rapat dan pertemuan. 

“Jadi, sudah pasti kami melakukan strategi karena kami berharap dapat memanfaatkan momentum libur sekolah ini. Walaupun dari sisi revenue, tentu tetap berbeda jika dibanding tahun-tahun sebelumnya saat pemerintah belum melakukan efisiensi,” tandasnya. 

Kemenpar juga mencatat sektor pariwisata Indonesia menorehkan performa impresif sepanjang lima bulan pertama tahun 2026. Berdasarkan data hingga Mei 2026, kunjungan wisman mencapai 6,07 juta kunjungan, dan perjalanan wisnus melesat hingga 523,22 juta perjalanan.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pergerakan pelancong domestik masih menjadi pilar utama penyokong industri pariwisata dalam negeri, yang beriringan dengan naiknya arus kunjungan pelancong mancanegara.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa pariwisata Indonesia memiliki daya tahan sekaligus tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang penting,” kata Menpar Widiyanti saat memaparkan Laporan Bulanan Kinerja Kemenpar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (9/7).

Jika dibedah secara bulanan, kunjungan wisman pada Mei 2026 menyentuh 1,38 juta atau meningkat 5,83 persen dibandingkan Mei 2025 yang tercatat 1,31 juta kunjungan. “Capaian Mei 2026 merupakan capaian kunjungan tertinggi sepanjang tahun berjalan, menunjukkan bahwa minat wisatawan asing terhadap Indonesia tetap kuat,” kata Widiyanti.

Lonjakan wisman didominasi pasar Asia Tenggara yang tumbuh signifikan sebesar 11,06 % (menjadi 608.076 kunjungan). Pertumbuhan juga dicatatkan pasar Timur Tengah (5,67 % ), Asia lainnya (5,37 % ), Oseania (4,69 % ), Afrika (3,72 % ), dan Amerika (1,13 % ).

Dari sisi domestik, pergerakan wisnus pada Mei 2026 mencapai 106,16 juta perjalanan, naik 8,69 persen dari tahun lalu berkat momentum libur nasional dan cuti bersama.

Perjalanan WNI ke Luar Negeri Turun

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menjelaskan perjalanan warga Indonesia ke luar negeri (wisnas) justru mengalami penurunan. Pada Mei 2026, wisnas tercatat sebesar 550.382 perjalanan (turun 6,05 % ) dan secara kumulatif (Januari–Mei 2026) berada di angka 3,69 juta perjalanan (turun 3,88 % ).

“Penurunan perjalanan ke luar negeri terjadi bersamaan dengan meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik destinasi dalam negeri tetap kuat dan semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia,” ungkap Ni Luh Puspa.

Penurunan angka warga lokal yang ke luar negeri ini membuat Indonesia mencatatkan surplus kunjungan sebesar 0,83 juta pada Mei 2026, dan secara kumulatif mencapai surplus 2,37 juta kunjungan.

“Kondisi ini mendukung pencapaian net devisa pariwisata yang positif bagi Indonesia,” sambungnya. 

Pihaknya terus menjaga keberlanjutan tren positif ini. Satu di antaranya adanya penurunan atau kontraksi sebesar 5,91 persen pada pasar Eropa akibat ketidakpastian geopolitik global. 

Menghadapi dinamika ini, pemerintah menerapkan strategi adaptif dengan mengalihkan fokus penguatan pada pasar jarak pendek (short-haul) dan menengah (medium-haul) seperti Asia Tenggara, sembari tetap mempertahankan pasar jarak jauh yang memiliki kontribusi pengeluaran tinggi.

Catatan lain berkaitan dengan akselerasi infrastruktur di empat Destinasi Pariwisata Prioritas Percepatan, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Melalui koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ekosistem kebandarudaraan, Kemenpar berkomitmen menyelaraskan alokasi anggaran, memperluas rute penerbangan internasional, serta memperkuat pola perjalanan wisata yang terintegrasi antara bandara dan kawasan destinasi.

Aspek manajemen risiko dan keselamatan menjadi poin evaluasi yang krusial, terutama menjelang periode libur sekolah. Kemenpar mewajibkan pemerintah daerah untuk memperbarui data titik rawan bencana secara berkala, di mana sejauh ini telah dipetakan 5.145 daya tarik wisata rawan di 36 provinsi. Langkah ini dibarengi dengan visitasi ke 139 titik destinasi guna memastikan kesiapan pelayanan dan keamanan bagi para pelancong.

Sebagai langkah jangka panjang, efektivitas promosi global dan penyelenggaraan kegiatan daerah juga menjadi catatan evaluasi yang positif. Agenda promosi internasional di beberapa negara Asia terbukti melahirkan potensi transaksi hingga Rp7,27 miliar dan devisa sebesar Rp 559,48 miliar.

Program Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 terbukti menjadi instrumen penting yang berhasil menggerakkan ekonomi daerah lewat putaran transaksi ekonomi langsung Rp 90,53 miliar dari 36 event yang telah dilaksanakan. Selain itu, event tersebut melibatkan puluhan ribu UMKM dan pekerja seni. 

Ni Luh Puspa mencatat momentum penyelenggaraan KEN yang banyak berlangsung pada musim liburan menjadi penting karena mampu menggerakkan perjalanan wisatawan. Juga meningkatkan eksposur destinasi serta memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat di daerah. (sar)
Akomodasi Ilegal Bakal Dihapus dari OTA

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mulai memperketat pengawasan terhadap akomodasi wisata yang belum memiliki izin usaha resmi. PHRI pun menyambut baik langkah pemerintah yang akan menertibkan akomodasi ilegal serta platform Online Travel Agent (OTA) asing yang belum memiliki entitas usaha resmi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, menilai kebijakan tersebut menjadi momentum untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil di industri akomodasi dan pariwisata. 

“Kami menyambut baik apa yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan akomodasi liar atau ilegal. Yang dimaksud ilegal tentu adalah usaha yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) yang sesuai untuk sektor akomodasi,” ujar Maulana dalam keterangannya seperti dilansir Kontan.co.id. 

Pemerintah sebelumnya mewajibkan seluruh pemilik akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital untuk melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan KBLI paling lambat 31 Juli 2026. Akomodasi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dihapus (delisting) dari platform OTA mulai 1 Agustus 2026.

Menurut Maulana, isu keberadaan akomodasi ilegal sebenarnya sudah lama menjadi perhatian pelaku usaha perhotelan. PHRI bahkan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah sejak 2019 karena dinilai menimbulkan ketimpangan dalam penerapan regulasi. 

“Kami sudah lama menyuarakan persoalan ini karena ada ketidakadilan dalam implementasi perizinan usaha. Sementara pelaku usaha hotel harus memenuhi berbagai persyaratan, masih banyak akomodasi ilegal yang dapat dipasarkan melalui OTA,” katanya. (*)