TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Nasdiyanto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Murah bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Permintaan itu disampaikan menyusul masih banyaknya laporan warga yang mengaku tidak dapat mengakses program tersebut, meski telah memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat.
Nasdiyanto mengatakan, sejumlah warga gagal memperoleh bantuan karena kuota pendaftaran cepat penuh. Selain itu, pelaksanaan program juga masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis dalam proses distribusi.
"Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru gagal mendapatkannya hanya karena kuota terbatas atau persoalan teknis yang seharusnya bisa diatasi," kata Nasdiyanto dikutip Jumat (10/7/2026).
Politikus PKS itu menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Murah.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa terus menjadikan keterbatasan kuota sebagai alasan apabila masih banyak warga yang memenuhi syarat, tetapi belum memperoleh bantuan.
"Kalau memang kebutuhan masyarakat lebih besar, maka kuotanya perlu disesuaikan. Di sisi lain, sistem pendaftaran dan penyaluran juga harus dibenahi agar lebih mudah diakses, transparan, dan tepat sasaran," ujarnya.
Nasdiyanto menegaskan Program Bantuan Pangan Murah memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Karena itu, ia berharap program tersebut dapat menjangkau seluruh kelompok penerima manfaat yang memang berhak memperoleh bantuan dari pemerintah.
"Program ini menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi masyarakat. Pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan," ucapnya.
Ia juga mendorong Pemprov DKI segera menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat dengan memperbaiki seluruh mekanisme pelaksanaan, mulai dari proses pendaftaran hingga distribusi bantuan.
"Harapan kami sederhana, program ini harus berjalan lebih baik sehingga masyarakat yang memang berhak tidak lagi kesulitan mendapatkan bantuan pangan murah," pungkas Nasdiyanto.
