TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), kuota peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Kediri belum terpenuhi sesuai target. Dari rencana tiga rombongan belajar (rombel) atau sekitar 90 siswa, yang terisi hanya satu rombel dengan 30 siswa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono mengatakan kekurangan peserta didik di jenjang SD membuat pemerintah pusat mengambil kebijakan mengalihkan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA.
"Untuk SD akhirnya kita hanya bisa memenuhi satu rombel. Kebijakan dari kementerian, rombel yang tersisa kemudian dilimpahkan ke SMP dan SMA," jelas Subur saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2026) siang pukul 14.00 WIB.
Dengan kebijakan tersebut, jumlah rombongan belajar untuk jenjang SMP dan SMA bertambah. Semula masing-masing direncanakan tiga rombel, kini menjadi empat rombel karena mendapat tambahan kuota dari jenjang SD.
Baca juga: Pimpin Rapat Koordinasi Pendamping Sosial, Bupati Nganjuk Tekankan Akurasi Data Sekolah Rakyat
Menurut Subur, keputusan tersebut diambil mengingat waktu pelaksanaan tahun ajaran baru sudah sangat dekat sehingga tidak memungkinkan dilakukan penjaringan ulang peserta didik SD.
"Karena waktunya sudah semakin mendesak, kebijakan dari pusat adalah memenuhi kuota itu melalui jenjang di atasnya," jelasnya.
Meski demikian, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri tetap berjalan sesuai jadwal. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2026. Di sisi lain, mereka juga akan menempati bangunan perdana setelah dibangun pada awal tahun 2026 ini.
Pada hari pertama, para siswa akan langsung memasuki asrama untuk mengikuti rangkaian MPLS sekaligus beradaptasi dengan lingkungan baru.
"Kami rencanakan tanggal 14 Juli mulai MPLS dan anak-anak langsung masuk ke asrama," katanya.
Setelah para siswa menjalani masa adaptasi, Dinas Sosial bersama tim terkait juga menjadwalkan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh peserta didik.
"Rencananya cek kesehatan dilaksanakan setelah MPLS. Kami ingin anak-anak beradaptasi dulu, istirahat cukup, baru dilakukan pemeriksaan kesehatan," terang Subur.
Ia juga memastikan sarana dan prasarana bangunan Sekolah Rakyat secara fungsional sudah siap digunakan meski proses penyempurnaan bangunan masih terus berlangsung.
"Belum selesai seratus persen, tetapi secara fungsi beberapa fasilitas sudah bisa digunakan sehingga kegiatan belajar dapat dimulai," ujarnya.
Sementara itu, proses perpindahan siswa SMA di gedung lama Sekolah Rakyat yang berada di Desa Tarokan dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 setelah seluruh persiapan gedung di Plosoklaten selesai.
Subur menegaskan sejak awal proses penjaringan calon peserta didik dilakukan dengan pendekatan kepada keluarga. Dinas Sosial mendatangi rumah-rumah calon siswa untuk memastikan program tersebut benar-benar mendapat persetujuan dari anak maupun orang tua.
Baca juga: Update Seleksi 44 SDM Sekolah Rakyat Terintegrasi Trenggalek: Jawab Sanggah Seleksi Administrasi
"Kami tidak pernah memaksa. Sejak awal kami datang ke rumah-rumah, berdialog dengan anak dan orang tua. Semua sudah memahami program ini dan bersedia mengikuti Sekolah Rakyat," katanya.
Subur berharap para orang tua terus memberikan dukungan moral kepada anak-anak selama menjalani pendidikan berasrama. Menurutnya, adaptasi di lingkungan baru menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
"Kami mohon doa dan dukungan dari para orang tua agar anak-anak diberikan kesehatan, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai haknya," pungkasnya.
(Isya Anshori/TribunMataraman.com)
