TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dialog bersama nelayan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan Segar Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026). Dalam dialog tersebut, nelayan menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari rumitnya perizinan kapal hingga keterbatasan infrastruktur pelabuhan.
Dalam kunjungan kerja itu, Gibran didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Baca juga: Wapres Gibran Keliling Pasar Banyuwangi, Puji Arsitektur Osing dan Konsep Pasar Wisata
Perwakilan nelayan Muncar, Umar, mengatakan salah satu persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah banyaknya persyaratan administrasi untuk mengurus perizinan alat tangkap dan kapal.
Menurutnya, terdapat sekitar 13 dokumen yang harus dipenuhi, sehingga menyulitkan nelayan tradisional.
"Di sini nelayan dihadapkan dengan persoalan perizinan alat tangkap yang banyak sekali. Ada sekitar 13 item. Saya rasa tidak semua nelayan Muncar bisa mengurusi. Jadi perlu ada penyederhanaan surat izin bapak Wapres," kata Umar.
Selain perizinan, nelayan juga meminta pemerintah meningkatkan kapasitas pelabuhan serta memperbaiki infrastruktur dermaga dan akses jalan.
Umar menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 191 kapal nelayan berukuran rata-rata 20–30 GT yang beroperasi di Muncar. Namun kapasitas pelabuhan dinilai belum mampu menampung seluruh kapal ketika bersandar secara bersamaan setelah melaut.
"Di sini ada sekitar 191 kapal nelayan. Rata-rata bobotnya 20-30 GT. Namun, pelabuhan hanya mampu menampung sebagian kecil kapal. Sehingga saat kapal datang berbarengan usai menangkap ikan, antrean sandar kerap terjadi. Jadi di sini kami memohon agar melakukan reklamasi maupun revitalisasi pelabuhan," ujar Umar.
Baca juga: BREAKING NEWS : Wapres Kunjungi Keluarga Korban KMP Tunu, Gibran Berduka dan Simpati
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menyatakan telah mencatat seluruh usulan yang disampaikan nelayan dan berkomitmen mengupayakan penyelesaiannya secara bertahap.
Ia mengakui pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Namun karena persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, aspirasi nelayan akan dibawa ke pemerintah pusat.
"Nanti akan segera kami laporkan ke pimpinan kami, yakni Bapak Presiden," kata Gibran.
Menurut Wapres, persoalan yang menjadi prioritas adalah penyederhanaan perizinan kapal nelayan dan peningkatan infrastruktur kawasan pelabuhan.
Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai reklamasi pelabuhan, pengerukan sedimentasi akibat pendangkalan, pembangunan pemecah ombak, hingga perbaikan jalan menuju kawasan pelabuhan.
Selain itu, Gibran akan mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Muncar agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat nelayan.
"Nanti saya akan berkoordinasi terus dengan Bu Gubernur dan Ibu Bupati biar permasalahan yang bapak-ibu nelayan sampaikan akan kami selesaikan satu per satu," ujar Gibran.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi nelayan di Muncar. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan daerah.
"Matur nuwun Bapak Presiden atas kehadirannya di Banyuwangi dan bertemu dengan masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan ini bisa terwujud," ujar Ipuk.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyerahkan bantuan sebanyak 320 coolbox kepada nelayan untuk membantu menjaga kesegaran dan mutu hasil tangkapan ikan. Gibran juga memborong sejumlah ikan yang dijual pedagang di kawasan TPI Muncar sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
