TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rumah susun (rusun) sebagai hunian bagi warga yang terdampak program normalisasi Kali Ciliwung.
Rusun tersebut menjadi salah satu opsi relokasi bagi warga yang lahannya dibebaskan untuk mendukung pengendalian banjir di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang, dalam setiap proses pembebasan lahan, Pemprov DKI selalu menawarkan hunian di rusun milik pemerintah kepada warga yang bersedia direlokasi.
“Dalam setiap proses pembebasan lahan, kami juga menawarkan fasilitas rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika masyarakat bersedia, tentu akan kami fasilitasi,” ucapnya, Jumat (10/7/2026).
Pramono mengungkapkan, sejumlah rusun telah disiapkan sebagai alternatif tempat tinggal, di antaranya Rusun Rorotan dan Rusun Pulogebang.
Namun demikian, ia mengakui tidak semua warga terdampak pembebasan lahan bersedia pindah ke rumah susun.
Sebagian memilih tetap tinggal di sekitar lokasi karena faktor pekerjaan maupun kedekatan dengan keluarga.
“Permasalahannya, tidak semua warga ingin pindah karena mata pencaharian mereka berada di kawasan ini, sudah terbiasa tinggal di sini, atau memilih tinggal bersama keluarganya.
Namun apabila bersedia, rumah susun yang kami siapkan, antara lain di Rorotan dan Pulau Gebang, dapat ditempati,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono menyebut progres pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung terus menunjukkan perkembangan.
Dari target 170 bidang yang akan dibebaskan di kawasan Cawang, sebanyak 62 bidang telah selesai.
Pemprov DKI menargetkan seluruh proses pembebasan lahan rampung pada akhir 2026 agar pembangunan tanggul dan normalisasi sungai dapat segera dilanjutkan.
Menurut Pramono, normalisasi Ciliwung merupakan bagian dari strategi penanganan banjir jangka menengah dan panjang.
Program tersebut tidak hanya dilakukan di Sungai Ciliwung, tetapi juga akan berlanjut di Kali Krukut dan Kali Cakung Lama.
Selain menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp300 miliar tahun ini, Pemprov DKI juga membuka posko pengaduan agar warga dapat mengurus seluruh proses administrasi secara langsung tanpa harus melalui perantara.
Baca juga: Wali Kota di Jakarta Dapat Instruksi Baru dari Gubernur Pramono, Turun Langsung Redam Tawuran
Baca juga: Gubernur Pramono Ungkap Fakta di Balik Tewasnya 3 Pekerja Proyek Pipa Air Bersih
Baca juga: Cara Baru Pramono Cegah Tawuran di Jakarta: Siapkan Ring Tinju hingga Lapangan Sepak Bola
