TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Tengah enggan berkomentar terkait penangkapan kadernya dalam OTT KPK, Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Mereka meminta wartawan menunggu pernyataan resmi partai.
"Nanti ada rilis tertulis," ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Sumanto, ketika dikonfirmasi, Jumat (10/7/2026) siang.
Sementara, aktivis Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto menyebut, kasus korupsi yang menjerat kepala daerah merupakan kegagalan partai dalam membina kader.
Ia meminta, partai politik yang menaungi harus bertanggung jawab dan tidak lepas tangan.
"Kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah tentunya parpol harus bertanggung jawab" bebernya.
Baca juga: Terjaring OTT KPK di Soloraya, Bupati Sukoharjo Beserta 5 Orang Diperiksa Semalaman di Polresta Solo
Ronny menilai, langkah pencegahan korupsi paling efektif di pemerintahan adalah penerapan efek jera kepada pelaku kasus korupsi.
Satu di antaranya, pemberian sanksi hukum yang maksimal.
Ia menilai, selama ini, pelaku kasus korupsi dijerat menggunakan pasal-pasal dengan ancaman hukuman ringan.
Dalam banyak kasus, jeratan hukum koruptor hanya 2 tahun penjara.
"Nah, itu membuat calon-calon pelaku korupsi ini menjadi lebih berani karena memang hakim selama ini hanya menerapkan hukuman ringan, cuma 2 tahun dan tidak menimbulkan efek jera," bebernya.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN), Kamis (9/7/2026) sore.
Baca juga: Sentil OTT Bupati Sukoharjo, Ahmad Luthfi: Wujudkan Pemerintahan Bersih, Ikan Busuk dari Kepalanya!
Etik kemudian dibawa ke Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan selama lebih dari delapan jam.
Etik kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan bus pada Jumat pagi, sekitar pukul 05.45 WIB. (*)
