Laporan Wartawan TribunJatim.com, Isya Anshori
TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri masih membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bergabung dalam program Sekolah Rakyat.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri terus melakukan penjaringan calon peserta didik agar kuota yang tersedia dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar dimulai.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Muttakin mengatakan, proses pencarian calon siswa masih berjalan dengan menyasar masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu.
Kelompok tersebut akan menjadi sasaran utama karena dinilai paling membutuhkan intervensi pendidikan dari pemerintah.
"Untuk Desil 1 dan Desil 2 memang menjadi prioritas dan bisa langsung masuk dalam program. Namun bagi masyarakat di luar kategori tersebut tetap memiliki peluang selama memenuhi persyaratan setelah dilakukan proses pengecekan di lapangan," kata Imam, Jumat (10/7/2026).
Baca juga: 5 Hari Jelang Tahun Ajaran Baru, Pendaftar SD Sekolah Rakyat Tuban Baru 14 Siswa dari Kuota 90
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki mekanisme berbeda dibandingkan penerimaan peserta didik pada sekolah umum.
Program ini tidak menggunakan sistem pendaftaran terbuka, melainkan melalui proses penjangkauan dan verifikasi calon peserta didik yang dinilai membutuhkan.
Bagi warga yang berada pada kategori Desil 3, 4, dan seterusnya tetapi merasa membutuhkan akses pendidikan tersebut, dapat menyampaikan informasi kepada Dinas Sosial Kota Kediri. Layanan pengaduan melalui Lapor Mbak Wali 112 juga dapat dimanfaatkan untuk dilakukan tindak lanjut asesmen.
"Kalau ada masyarakat yang merasa layak dan membutuhkan, bisa menghubungi Dinas Sosial atau melalui Lapor Mbak Wali 112. Nantinya tim akan melakukan survei untuk memastikan kondisi ekonomi dan kelayakannya," jelasnya.
Saat ini, kuota Sekolah Rakyat Kota Kediri untuk jenjang SD, SMP, dan SMA masing-masing sebanyak 90 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar.
Baca juga: Sekolah Rakyat Tuban Kekurangan Murid SD, Baru 14 Anak yang Mendaftar
Dari jumlah tersebut, jenjang SMA telah terisi 84 siswa, SMP sebanyak 83 siswa, sementara jenjang SD masih terdapat kekurangan dengan jumlah peserta didik baru mencapai 25 siswa.
Imam berharap seluruh kuota dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan berlangsung pada 13–17 Juli mendatang.
Meski demikian, apabila masih terdapat kekurangan peserta didik, kegiatan pembelajaran tetap akan berjalan sesuai jumlah siswa yang telah diterima.
"Dari hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial, kuota diharapkan bisa terpenuhi. Karena ada penyesuaian, rombel SD dialihkan menjadi rombel SMA sehingga SMA mendapatkan tambahan satu rombel atau sekitar 36 siswa," ungkap Imam.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berbasis asrama. Seluruh kebutuhan peserta didik selama menjalani pendidikan, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, buku, laptop hingga kebutuhan sehari-hari, telah ditanggung oleh pemerintah.
Imam mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan tersebut, terutama bagi anak-anak yang berisiko berhenti sekolah karena kendala ekonomi.
Ia juga meminta masyarakat ikut menyebarkan informasi agar semakin banyak keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan.
"Sekolah Rakyat ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Kami berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbebani persoalan biaya," pungkasnya.
