TRIBUNKALTIM.CO - "Ketegangan" yang terjadi di antara institusi penegak hukum di Indonesia memicu reaksi keras dari Presiden Prabowo Subianto, meminta semua jajaran melakukan introspeksi diri.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran birokrat, TNI, Polri, hingga Kejaksaan untuk melakukan introspeksi diri berkaitan erat dengan kegaduhan antarlembaga yang mencuat belakangan ini.

Menurut analisisnya, teguran terbuka dari kepala negara tersebut merupakan momentum pengingat yang krusial mengenai hakikat mendasar dari aparat penegak hukum, yakni sebagai pelayan masyarakat.

Baca juga: Apa Itu BBM B50? Resmi Diluncurkan Prabowo, Ini Manfaat, Kandungan dan Masa Transisinya

“Saya kira ini pesan mengingatkan mereka bahwa apa pun fungsi mereka semua adalah fungsi pelayanan kepada masyarakat, public services gitu,” kata Fickar kepada Kompas.com, Jumat (10/7/2026).

Fickar menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menghendaki agar seluruh elemen anak buahnya mencurahkan fokus sepenuhnya pada kualitas pelayanan publik.

Aparat diminta untuk tidak memicu stabilitas nasional yang terganggu akibat adanya gesekan atau konflik kepentingan antaranak institusi negara.

“Kalau polisinya tidak bekerja dengan baik, ya masyarakat terganggu juga, masyarakat baik masyarakat secara umum maupun masyarakat sebagai pembayar pajak kan juga merasa rugi gitu sudah membayar pajak kok tidak diberikan keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat umpamanya seperti itu. Dan demikian juga kejaksaan,” ucap Fickar.

Baca juga: Presiden Prabowo Ingatkan Pejabat-pejabat Militer, Polisi, hingga Jaksa untuk Introspeksi

Berdasarkan pandangan Fickar, keharmonisan dan koordinasi yang sehat di antara instansi pertahanan dan penegak hukum mutlak diperlukan.

Sinergi yang solid antar-aparat pemerintah ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan serta efisiensi pada mutu pelayanan publik di tanah air.

Pernyataan keras yang menghentak publik ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum resmi di daerah.

Kepala negara secara lugas menuntut komitmen dari seluruh pejabat birokrasi, personel TNI, Polri, hingga korps Adhyaksa untuk mengevaluasi kinerja masing-masing demi kepentingan bangsa.

Baca juga: Prabowo Utus Ahmad Muzani dan Menlu Sugiono Hadiri Pemakaman Ali Khamenei

“Saya minta kita semua instrospeksi,” kata Prabowo sambil memegang dadanya dengan kedua tangan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam peresmian bendungan Meninting, Senggigi, Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).

Suasana pidato semakin bernuansa tegas ketika Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pandangan dan gestur tubuhnya secara langsung kepada para perwira militer serta kepolisian yang menghadiri agenda peresmian tersebut.

“Pejabat-pejabat militer, dan polisi instrospeksi!” katanya.

“Saudara adalah milik rakyat,” ucap Prabowo lagi sambil menunjuk-nunjuk para pejabat yang hadir.

Baca juga: Presiden Prabowo Minta Kemenhut Bangun Tata Kelola Kehutanan Anti Korupsi

Presiden kemudian mengingatkan asal-usul dari segala fasilitas, atribut, serta kedudukan tinggi yang saat ini melekat pada pundak para jenderal dan pejabat penegak hukum tersebut, yang semuanya dibiayai oleh keringat masyarakat luas.

“Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat!” kata Prabowo.

“Jangan pernah lupa itu,” tegas Prabowo.

Tidak berhenti di sektor korps berseragam loreng dan cokelat, presiden juga mengarahkan tegurannya kepada jajaran lembaga Kejaksaan agar memegang teguh amanah kepemimpinan dan tidak tinggi hati di hadapan publik.

Baca juga: Penjelasan Menko Yusril soal Kemungkinan Nadiem Makarim Mendapatkan Amnesti dari Prabowo

“Kejaksaan demikian juga! Anda Jaksa ya, pakai bintang juga kau, kau juga milik rakyat!” kata Prabowo.

Pernyataan tajam dari Presiden Prabowo Subianto ini muncul ke permukaan bukan tanpa sebab.

Eskalasi ketegangan di antara lembaga-lembaga hukum utama di Indonesia telah menjadi sorotan tajam dan pusat perhatian masyarakat luas setidaknya sejak Kamis (8/7/2026).

Situasi internal penegakan hukum memanas secara signifikan ketika kediaman dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mendadak mendapatkan pengawalan dan penjagaan ketat dari sejumlah prajurit bersenjata TNI.

Baca juga: Presiden Prabowo Minta Kemenhut Bangun Tata Kelola Kehutanan Anti Korupsi

Pada waktu yang hampir bersamaan di malam tersebut, Korps Bhayangkara (Polri) bergerak melakukan rangkaian penggeledahan secara serentak di 13 titik lokasi berbeda.

Operasi penggeledahan masif ini dilakukan terkait dengan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada tiga perkara besar, yaitu pusaran kasus batu bara, Asabri, serta tata kelola di Krakatau Steel.

Salah satu lokasi yang disasar oleh penyidik kepolisian dalam operasi malam itu terkonfirmasi merupakan rumah kediaman pribadi milik Jampidsus Febrie Adriansyah yang terletak di kawasan Sentul.

Dalam tindakan penggeledahan di kediaman Febrie, tim penyidik kepolisian berhasil mengamankan dan menyita sejumlah aset berharga yang nilai total ekonomisnya ditaksir menyentuh angka Rp 476 miliar.

Barang-barang mewah dan bernilai tinggi yang disita oleh petugas meliputi emas batangan seberat 74 kilogram, uang asing senilai 4.767.300 dollar Amerika Serikat (USD), 14.083.800 dollar Singapura (SGD), hingga tumpukan uang tunai senilai Rp 100 juta. (*)