TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar. Kapasitasnya mencapai 124.486 megawatt (MW). Namun, hingga kini potensi yang telah dimanfaatkan baru sekitar 559,891 MW atau kurang dari satu persen dari total potensi yang tersedia.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Dwi Aprilia Lestari, mengatakan potensi EBT Lampung berasal dari berbagai sumber energi. Menurut dia, energi surya menjadi yang terbesar.
"Total potensi EBT Provinsi Lampung mencapai 124.486 MW. Potensi tersebut terdiri atas energi surya sebesar 121.480 MW, panas bumi 1.758 MW, energi angin 1.137 MW, energi air 58,11 MW, energi dari sampah kota 53,98 MWe, serta bioenergi 120 MWe," ujar Dwi, Jumat (10/6/2026).
Dwi menjelaskan, dari total potensi tersebut, kapasitas pembangkit EBT yang telah beroperasi saat ini mencapai 559,891 MW. Rinciannya, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 229 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 174 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) 40,4 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 21,113 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2,213 MW, PLTS Atap 6,35 MW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM) 86,815 MW.
Dengan demikian, masih terdapat potensi EBT yang sangat besar dan belum tergarap untuk mendukung kebutuhan energi di Provinsi Lampung maupun sistem kelistrikan Sumatera.
Menurut Dwi, potensi EBT tersebut tersebar di berbagai wilayah di Lampung sesuai karakteristik sumber daya alam masing-masing daerah, mulai dari potensi panas bumi, tenaga air, tenaga surya, biomassa, hingga energi angin.
Untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
"Beberapa program yang tengah disiapkan di antaranya penyusunan kajian pembangunan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang terintegrasi dengan pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan fasilitas energi terbarukan dan industri berwawasan lingkungan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, hingga pengembangan potensi energi lainnya," jelas Dwi.
Selain itu, lanjut Dwi, Pemprov Lampung juga tengah mendorong sejumlah rencana investasi strategis, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Lampung Raya, pengembangan Bioethanol Ecosystem Development, serta investasi budi daya singkong yang terintegrasi dengan industri bioetanol.
Melalui berbagai proyek tersebut, pemerintah berharap pemanfaatan energi baru terbarukan di Lampung terus meningkat, menarik investasi, sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih di masa mendatang.
PT PLN (Persero) mengungkapkan kondisi sistem kelistrikan di Provinsi Lampung saat ini. Berdasarkan data yang dikirim Unit Induk Distribusi (UID) Lampung, kondisi listrik di Lampung berada dalam kondisi aman dengan cadangan daya yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT PLN (Persero) UID Lampung Badai Marindro mengatakan, hampir separuh pasokan listrik yang dibangkitkan di Lampung kini berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Menurut dia, sistem kelistrikan subsistem Lampung memiliki total daya mampu sebesar 1.801 MW. Angka tersebut berasal dari daya pembangkit di Lampung yang diperkuat pasokan listrik melalui jaringan interkoneksi dari Sumatera Selatan.
Sementara itu, beban puncak tertinggi di Lampung saat ini mencapai 1.459 MW. Dengan kondisi tersebut, sistem kelistrikan Lampung masih memiliki cadangan daya (reserve margin) sebesar 342 MW atau sekitar 18,98 persen, sehingga pasokan listrik tetap andal.
"Kondisi ini menunjukkan sistem kelistrikan Lampung berada dalam kondisi aman. PLN terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi bersih dalam bauran energi di Lampung," kata Badai, Jumat (10/6).
Ia menjelaskan, dari total kapasitas pembangkitan sebesar 845 MW yang berada di wilayah Lampung, sebanyak 48 persen berasal dari pembangkit berbasis EBT. Kontribusi EBT tersebut berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas 193 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 174,2 MW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) sebesar 35,4 MW.
Sedangkan 52 persen sisanya masih berasal dari pembangkit berbasis energi fosil, yakni PLTU batu bara berkapasitas 330 MW, PLTMG sebesar 55 MW, PLTG sebesar 28,8 MW, dan PLTD sebesar 28,7 MW.
Selain mengandalkan pembangkit yang berada di Lampung, sistem kelistrikan daerah ini juga mendapat dukungan pasokan listrik melalui jaringan interkoneksi Sumatera. Total transfer daya dari Sumatera Selatan mencapai 800 MW, yang disalurkan melalui jaringan SUTT 150 kV Muara Enim–Gumawang, SUTT 150 kV Bukit Asam–Baturaja, serta SUTET 275 kV Gumawang–Lampung 1.
Menurut Badai, dukungan jaringan interkoneksi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di Lampung, terutama saat terjadi peningkatan kebutuhan listrik.
PLN juga mencatat pembangkit yang dikelola Independent Power Producer (IPP) turut memberikan kontribusi terhadap penyediaan energi bersih di Lampung. Saat ini terdapat enam pembangkit IPP yang telah beroperasi dengan total kapasitas 35,6 MW.
Enam pembangkit tersebut terdiri atas PLTBg Terbanggi Ilir yang dikembangkan PT Gree Energy Hamparan berkapasitas 2,5 MW; PLTM Batu Brak milik PT Tiga Oregon Putra berkapasitas 2 x 3,85 MW; dan PLTM Sukarame milik PT Lampung Hidro Energi berkapasitas 2 x 3,5 MW.
Selanjutnya, PLTM Besai Kemu milik PT Uway Energi Perdana berkapasitas 2 x 3,5 MW; PLTM Sumber Jaya milik PT Adimita Energi Hidro berkapasitas 2 x 3 MW; serta PLTM Kukusan 2 milik PT Arkora Energi Baru berkapasitas 2 x 2,7 MW.
Badai menambahkan, keberadaan enam pembangkit IPP tersebut tidak hanya menambah pasokan listrik di Lampung, tetapi juga mendukung pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan serta memperkuat keandalan sistem kelistrikan. Seluruh lokasi IPP yang telah beroperasi juga telah dilakukan inovasi integrasi operasional ke UIK Dwipantara sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem.
"PLN akan terus mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Lampung. Dengan dukungan pembangkit lokal dan sistem interkoneksi Sumatera, kami berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal sekaligus mendukung target transisi energi nasional," ujar Badai.
Komisi XII DPR RI mendorong Provinsi Lampung segera mewujudkan kemandirian kelistrikan dengan memaksimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki daerah. Hal itu mengemuka dalam kegiatan konsultasi publik terkait perubahan ketiga Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagalistrikan di Bandar Lampung, Rabu (8/7/2026).
Anggota Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan Sumatera memiliki potensi EBT yang sangat besar, yakni mencapai 153 gigawatt (GW). Potensi tersebut berasal dari panas bumi (geothermal), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta berbagai sumber energi terbarukan lainnya. Namun, potensi yang sudah dimanfaatkan hingga kini masih sangat kecil.
"Potensinya mencapai sekitar 153 gigawatt, yang terdiri dari geothermal, PLTS, dan beberapa sumber lainnya. Tetapi yang berjalan saat ini baru sekitar 1 gigawatt, bahkan belum sampai," kata Putri.
Anggota Fraksi PAN ini menjelaskan, pembahasan perubahan ketiga RUU Ketenagalistrikan masih berlangsung di Komisi XII DPR RI. Karena itu, pihaknya menghimpun berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan regulasi tersebut.
"Kami mengharapkan masukan yang konstruktif, terutama dari akademisi, karena RUU Ketenagalistrikan ini masih terus dibahas di Komisi XII DPR RI," ujarnya.
Putri menyebut rasio elektrifikasi di Provinsi Lampung telah mencapai lebih dari 99 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, dan beberapa daerah lainnya yang belum menikmati layanan listrik secara optimal. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan program Listrik Masuk Desa dan bantuan pemasangan listrik baru agar akses listrik dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Junaidi Auli menilai Lampung perlu mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari luar daerah. Menurutnya, sekitar 50 persen kebutuhan listrik Lampung masih disuplai dari Sumatera Selatan melalui sistem interkoneksi.
"Lampung ini 50 persen suplai listriknya dari Sumatera Selatan. Oleh karenanya, kami mendesak supaya bagaimana Lampung bisa mandiri," kata Junaidi.
Ia mengatakan, sistem interkoneksi memang memungkinkan pasokan listrik diperoleh dari daerah lain. Namun, kondisi tersebut juga memiliki risiko apabila terjadi gangguan akibat cuaca ekstrem maupun kebakaran hutan.
"Memang benar sekarang sudah ada interkoneksi yang bisa disuplai dari daerah lain. Tapi karena adanya cuaca ekstrem, adanya kebakaran hutan, itu kemudian membuat terganggu keandalan listrik di Lampung. Oleh karenanya, bagaimana Lampung bisa mandiri secara kelistrikan," ujarnya. (tribunlampung.co.id/riyo pratama)
