TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pakar Politik Unpas, Fahmy Iss Wahyudy menilai polemik yang dibuka Wakil Wali Kota Bandung Erwin dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, baru permulaan dari persoalan di internal kepemimpinan Kota Bandung.
Dikatakan Fahmy, Erwin menyebut tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan strategis oleh Muhammad Farhan.
Konflik tersebut, kata dia, justru baru awal, bukan penutup dari dinamika politik yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
"Dengan penyampaian secara terbuka, ada dugaan bahwa persoalannya lebih dari sekadar tidak diajak rapat dan penyusunan program. Bisa jadi terdapat persoalan lain yang lebih fundamental," ujar Fahmy, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Fahmy, penyampaian secara terbuka itu seolah ingin mengirim pesan kepada publik bahwa hubungan antara Wakil Wali Kota Erwin dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, selama ini tidak berjalan baik.
Fahmy menjelaskan, secara normatif kewenangan wakil kepala daerah memang terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada umumnya, kata dia, wakil kepala daerah berperan membantu kepala daerah serta menggantikan tugas ketika kepala daerah berhalangan.
Sehingga, kata dia, banyak kepala daerah dan wakilnya memilih membangun komunikasi sejak awal masa pemerintahan untuk membagi peran dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, maupun friksi ketika roda pemerintahan mulai berjalan.
Fahmy menilai konflik dalam politik lokal merupakan sesuatu yang lazim. Hanya saja, munculnya polemik tersebut dinilai kurang tepat karena Kota Bandung sedang menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan kekompakan pimpinan daerah.
Fahmy menyoroti sejumlah persoalan yang kini dihadapi Kota Bandung, mulai dari infrastruktur publik, kriminalitas jalanan, hingga pengelolaan sampah. Situasi itu juga diperberat dengan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
"Di tengah tumpukan persoalan tersebut, pemerintah daerah justru membutuhkan soliditas kepemimpinan dan kreativitas dalam mencari solusi," katanya.
Fahmy menambahkan, meski publik berharap hubungan kedua pimpinan daerah dapat segera membaik, dinamika politik yang terjadi saat ini menunjukkan persoalan tersebut kemungkinan belum akan selesai dalam waktu dekat.
