Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) sektor energi hulu migas, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Polda menggelar kunjungan lapangan dilanjutkan dengan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis (PKT) tentang Pengamanan Khusus Eksternal di Wilayah Kerja B KKKS PT Pema Global Energi (PGE) di Aceh Utara, Kamis (2/7/2026).

‎Hadir dalam acara tersebut Irham M. Amin Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA, Wilya Retnosari, Relations Manager PGE, Agung Widyantoro, Field Support Manager PGE, Dr Marzuki. 

Kemudian Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh.

Turut hadir pula jajaran Kabag Ops Polres Aceh Utara dan Kabag Ops Polres Lhokseumawe yang mewakili para Kapolres beserta jajaran di wilayah hukum kedua polres tersebut.

‎Wilayah Kerja B yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PGE merupakan salah satu Obvitnas sektor energi yang memerlukan sinergitas strategi pengamanan terpadu antara BPMA, Polri, dan KKKS.

Kegiatan kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengamanan eksternal, mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memastikan kelancaran dan kenyamanan operasi hulu migas di wilayah tersebut.

Baca juga: Tekan Pernikahan Dini dan Perceraian, IPARI Aceh Utara Gandeng UIN SUNA Lhokseumawe Bahas Strategi

‎Kadiv DFHE BPMA Irham M. Amin menyampaikan, tugas pokok BPMA adalah pengawasan dan pengendalian hulu migas di Aceh.

Namun, dalam pelaksanaannya, faktor pengamanan menjadi elemen krusial yang memerlukan kompetensi dari Polri dan TNI. 

‎“Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penanganan hukum.

Ke depan, kita juga akan bahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujarnya.

Sementara itu, Wilya Retnosari, Relations Manager PGE, menegaskan bahwa keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga stabilitas keamanan.

“Sinergi antara BPMA, Polda Aceh, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Baca juga: Butuh 11 Tahun Pembangunan, PSN Bendungan Krueng Keureuto di Aceh Utara Diresmikan Presiden Prabowo

‎Wilya juga mengungkapkan adanya peningkatan kasus pencurian dan gangguan kamtibmas di sekitar fasilitas produksi PGE hingga pertengahan tahun ini.  

“Kami berharap ke depan, kita bisa mencari solusi terbaik agar kasus pencurian dan gangguan keamanan lainnya bisa diminimalkan hingga mencapai zero kasus,” harapnya.

‎Dr Marzuki dari Ditpamobvit Polda Aceh menyambut positif forum koordinasi ini.

Menurutnya, komunikasi yang intensif memudahkan pelaksanaan pengamanan.

“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” ujarnya. (*)