Laporan wartawan TribunJatim.com, Aflahul Abidin

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Kemacetan di lintas Ketapang-Gilimanuk rupanya menjadi perhatian nasional.

Itu terbukti dari adanya rapat yang melibatkan DPR RI.

Rapat koordinasi penanganan kemacetan di lintas Ketapang-Gilimanuk digelar di Kantor ASDP Ketapang, Sabtu (11/7/2026) petang. 

Dalam rapat tersebut, pemerintahan didesak untuk mempercepat realisasi pembangunan baru dan peningkatan dermaga di pelabuhan yang menghubungkan Jawa-Bali itu.

Kemacetan di lintas Ketapang-gilimanuk, tepatnya di jalur utama menuju Pelabuhan Ketapang, kerap terjadi dalam setahun terakhir.

Baca juga: Pelabuhan Ketapang Diusulkan Jadi Proyek Strategis Nasional, Target Atasi Kemacetan Jangka Panjang

Setiap Kemacetan terjadi, ekor kendaraan bisa mencapai 3 hingga 9 kilometer (km) dari pintu masuk pelabuhan.

"Tadi sudah disepakati bahwa jumlah dermaga di lintasan Ketapang–Gilimanuk ini memang kurang jika dibanding dengan jumlah kapal yang ada. Tentu solusinya tidak hanya dengan penambahan dermaga saja, tetapi antisipasi lainnya adalah peningkatan kapasitas dari dermaga," kata anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Sokartono, usai rapat.

Selain Bambang, rapat tersebut turut dihadiri antara lain oleh perwakilan ASDP Ketapang, perwakilan Kesatuan Pengawas Laut dan Pelayaran, Dinas Perhubungan Jatim, asosiasi pengusaha kapal, asosiasi pengusaha truk, asosiasi sopir truk, hingga asosiasi pengusaha angkutan orang.

Bambang mengatakan, rencana pengembangan dermaga di Pelabuhan Ketapang akan segera dilakukan oleh pohak pengelola pelabuhan. Dermaga yang ada akan ditingkatkan kapasitasnya dari 30 ton menjadi 50 ton. Dengan semikian, dermaga bisa dilintasi oleh truk ukuran besar.

"Setiap tahun akan ditambah sepasang dermaga yang akan ditingkatkan kapasitasnya. Jadi, ini langkah antisipasi berikutnya," katanya.

Selain itu, kata dia, jumlah dermaga yang ada di Pelabuhan Gilimanuk juga akan ditambah ke depannya. Saat ini, jumlah dermaga yang tersedia di Ketapang dan Gilimanuk tak seimbang. Di Ketapang terdapat delapan dermaga, sementara di Gilimanuk hanya ada enam dermaga. Padahal, keberadaan dermaga idealnya berpasangan.

"Nanti akan dicari tempat yang memang layak untuk bisa dibangun tambahan dermaga di Gilimanuk. Tadi sudah dibicarakan bahwa akan ditambah satu dermaga sebagai langkah antisipasi untuk berpasangan dengan dermaga yang ada di Ketapang," ujar dia.

Menurut Bambang, kemacetan di Pelabuhan Ketapang berdampak besar dari sisi ekonomi, logistik, dan pariwisata. Apalagi, Bali dan Banyuwangi menjadi daerah wisata unggulan tanah air.

"Hal ini terutama berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali. Kalau hal ini terjadi secara terus-menerus dan tidak ada antisipasi, tentu akan sulit mengatasi dampaknya," sambung dia.

Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, beberapa rencana tindaklanjut diputuskan dalam rapat tersebut. 

Tindaklanjut awal, kata dia, para pemangku kepentingan akan membuat master plan di lintas Ketapang-gilimanuk. Masterplan tersebut berkaitan dengan penguatan infrastruktur.

"Memang yang terjadi adalah kami kekurangan infrastruktur dan infrastruktur itu adalah tanggung jawab pemerintah. Maka, memang sebaiknya harus dicukupi infrastruktur pelabuhan berupa dermaga yang cukup jumlahnya," kata Khoiri.

Ia mengatakan, jumlah ideal dermaga di Ketapang-Gilimanuk adalah 14 pasang. Dengan kondisi yang ada sekarang, ia menyebut, pemerintah masih perlu membangun beberapa dermaga dalam beberapa tahun mendatang.

"Paling tidak setiap tahun itu tambah dua. Sehingga nanti tidak ada lagi kita berbicara waktu Nataru, waktu Idulfitri, dan waktu hari tanggal merah itu terjadi antrean yang panjang," kata dia.

Informasi lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com