TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karanganyar kini memasuki fase penting. Selama masa libur sekolah, seluruh dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya menghentikan sementara operasional, tetapi juga menjalani evaluasi menyeluruh guna memastikan pelayanan kembali berjalan optimal saat tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli 2026.
Di tengah proses pembenahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto justru melontarkan peringatan keras.
Kepala Negara mengungkapkan adanya informasi mengenai oknum-oknum yang diduga berupaya menyusup ke dalam Program Makan Bergizi Gratis demi mencari keuntungan pribadi.
Karena itu, Prabowo meminta seluruh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga masyarakat ikut mengawal pelaksanaan program agar bantuan yang diperuntukkan bagi jutaan anak Indonesia benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
"Kita mengerti dan kita sadar, banyak juga yang nyusup ke tubuh MBG untuk jadi 'maling' di situ," kata Prabowo.
Baca juga: Nanik S. Deyang Menghilang di KPK, SPPG Demo Dukung MBG di Surabaya, Kelimpungan Tak Ada Insentif
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya bergantung pada pemerintah pusat.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara berlapis mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintahan paling bawah.
Prabowo meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa, aktif mengawasi operasional dapur MBG di wilayah masing-masing agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak membuka celah penyimpangan.
Ia juga meminta setiap dugaan pelanggaran segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, apabila diperlukan, laporan tersebut dapat langsung disampaikan kepadanya.
"Saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu langsung ke saya," kata Prabowo.
Tak hanya pemerintah daerah, Presiden juga menginstruksikan aparat TNI dan Polri ikut mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan.
Namun, Prabowo mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara profesional, mengedepankan pembinaan, dan tidak berubah menjadi tindakan intimidatif terhadap para pelaksana program.
"Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik, jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan," ujar Prabowo.
Menurut Presiden, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas karena kini semakin kritis dan didukung perkembangan teknologi yang memungkinkan setiap dugaan penyimpangan dilaporkan dengan cepat.
"Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat sekarang punya gadget, tetapi memang kalau orang mau nyolong ada saja," ucapnya.
Baca juga: SPPG Kembali Beroperasi, Prabowo Tebar Ancaman: Laporkan ke Saya Jika Ada Oknum Korupsi Dana MBG
Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat, Presiden Prabowo mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang memadati kawasan Bendungan Meninting.
Pada kesempatan tersebut, Presiden tidak hanya meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, tetapi juga meresmikan empat bendungan lainnya secara serentak, yakni Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, serta Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar.
Kelima bendungan tersebut dibangun sepanjang periode 2018 hingga 2025 dengan total nilai investasi mencapai sekitar Rp9,79 triliun.
Sementara itu, di Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tengah memasuki masa evaluasi total.
Libur sekolah dimanfaatkan oleh Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum kembali melayani siswa pada awal tahun ajaran baru, 13 Juli 2026.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Karanganyar yang juga Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, mengatakan penghentian sementara operasional dapur justru menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh fasilitas siap digunakan kembali.
"Karena sekolah libur, otomatis SPPG juga libur. Waktu ini kami manfaatkan untuk evaluasi secara menyeluruh agar saat sekolah masuk nanti seluruh dapur benar-benar siap melayani," katanya.
Evaluasi tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga inspeksi langsung ke lapangan.
Bersama para koordinator wilayah, Satgas MBG bahkan turun sejak dini hari untuk melihat secara langsung seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari persiapan bahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
"Ada yang kami datangi pukul 03.00 WIB, ada juga pukul 04.00 WIB. Kami ingin melihat langsung persiapan sebelum memasak hingga proses distribusi makanan," ujarnya.
Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar dapur telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Meski demikian, masih ditemukan sejumlah fasilitas yang perlu melakukan pembenahan, terutama terkait sanitasi, penataan ruang produksi, serta kelengkapan sertifikasi tenaga memasak.
"Minimal dapur harus sesuai standar. Tata letaknya benar, sanitasinya baik, dan kokinya bersertifikat," katanya.
Adhe menegaskan penghentian sementara operasional terhadap dapur yang belum memenuhi standar bukan merupakan bentuk hukuman, melainkan langkah pencegahan agar kualitas makanan tetap terjaga.
"Keselamatan dan kualitas makanan menjadi prioritas. Karena itu kami ingin seluruh dapur memenuhi standar sebelum kembali beroperasi," ujarnya.
Baca juga: Karanganyar Mati Lampu Hari Ini, Cek Wilayah yang Terdampak Pemadaman Listrik 10 Juli 2026
Selain mengevaluasi kualitas pelayanan, Satgas MBG juga menilai dampak ekonomi yang dihasilkan program tersebut bagi masyarakat Karanganyar.
Saat ini terdapat sekitar 100 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Karanganyar dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 5.000 orang.
Pemerintah daerah juga mendorong setiap dapur bekerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari UMKM, pedagang pasar, kelompok tani, peternak, hingga koperasi agar manfaat ekonomi program semakin dirasakan masyarakat.
"Kami ingin manfaat ekonomi program ini dirasakan masyarakat Karanganyar. Karena itu kami mendorong kepala dapur membeli bahan pangan dari pemasok lokal, bukan bergantung pada daerah lain," kata Adhe.
Meski demikian, evaluasi masih menemukan beberapa dapur yang membeli bahan pangan dari luar daerah, seperti Boyolali. Temuan tersebut akan menjadi bahan pembinaan agar rantai pasok MBG ke depan semakin banyak melibatkan pelaku usaha lokal.
Menurut Adhe, sejumlah dapur kini mulai menjalin kerja sama dengan koperasi yang menghimpun hasil panen petani Karanganyar, pasar tradisional, serta UMKM sebagai pemasok bahan pangan. Langkah tersebut dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap penyerapan hasil pertanian sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas di daerah.
Seluruh hasil evaluasi selama masa libur sekolah nantinya akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Kami ingin saat sekolah masuk nanti seluruh SPPG sudah siap memberikan pelayanan terbaik kepada para siswa," kata Adhe.
***
(TribunTrends/Jonisetiawan, Kompas)
