SURYA.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul wacana penyesuaian anggaran untuk tahun 2027.
Di tengah upaya pemerintah menjaga keseimbangan fiskal, usulan efisiensi anggaran memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pelaksanaan salah satu program prioritas nasional tersebut.
Meski belum ada keputusan final, pembahasan mengenai kemungkinan pemangkasan anggaran telah menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi cakupan maupun efektivitas program di masa mendatang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa besaran anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027 masih dalam tahap pembahasan.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan angka final yang akan dialokasikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat merespons kabar bahwa anggaran MBG tahun depan diperkirakan turun menjadi sekitar Rp174 triliun.
"Oh, saya belum dengar, masih kami diskusikan," kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/7/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Menurutnya, pembahasan lintas kementerian dan lembaga masih berlangsung sehingga belum dapat dipastikan berapa besaran anggaran yang akan disetujui dalam rancangan APBN 2027.
Purbaya mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) memang pernah menyampaikan usulan penyesuaian anggaran.
Namun, usulan tersebut belum masuk ke dalam pembahasan yang diterimanya.
"Kata BGN akan mengurangi, tapi saya belum dapat angkanya. Ini belum masukkan itu," ujar Purbaya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran masih bersifat dinamis.
Pemerintah masih membuka ruang pembahasan sebelum menetapkan besaran dana yang akan digunakan untuk menjalankan program MBG pada tahun depan.
Sementara itu, Badan Anggaran DPR RI menilai anggaran Program Makan Bergizi Gratis masih memiliki ruang efisiensi yang cukup besar.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyebut hasil perhitungan internal menunjukkan efisiensi anggaran dapat mencapai sekitar Rp68 triliun hingga Rp80 triliun.
"Banggar berpendapat, kalau hitung-hitungan Banggar, sebenarnya dari Rp268 itu (efisiensi) moderat Rp68 triliun. Kalau mau efisien betul, sekitar Rp80 triliun, kita tunggu saja," ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Pandangan tersebut menjadi salah satu masukan dalam pembahasan anggaran pemerintah, meskipun keputusan akhir tetap berada dalam proses penyusunan APBN.
Apabila usulan efisiensi benar-benar diterapkan, besaran anggaran MBG diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan alokasi sebelumnya.
Namun, hingga saat ini pemerintah belum menjelaskan secara rinci apakah penyesuaian anggaran tersebut akan berdampak pada jumlah penerima manfaat, cakupan wilayah, frekuensi distribusi makanan, atau efisiensi operasional program.
Karena belum ada keputusan resmi, berbagai kemungkinan tersebut masih bersifat pembahasan.
Pemerintah juga belum mengumumkan skema pelaksanaan apabila terjadi penyesuaian anggaran pada 2027.
Wacana pemangkasan anggaran MBG menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencari keseimbangan antara menjaga keberlanjutan program prioritas dan mempertahankan kesehatan fiskal negara.
Baca juga: Ratusan Relawan dan Petani Jawa Timur Tuntut Keberlanjutan Program MBG di Depan Gedung Grahadi
Efisiensi anggaran bukan selalu berarti pengurangan manfaat apabila dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, pengadaan yang lebih efektif, serta pengawasan distribusi yang lebih baik.
Namun, apabila pengurangan anggaran berujung pada berkurangnya cakupan penerima atau kualitas layanan, tantangan pemerintah akan semakin besar.
Karena itu, publik masih menunggu keputusan final mengenai besaran anggaran sekaligus strategi pemerintah agar tujuan Program Makan Bergizi Gratis tetap dapat tercapai secara optimal.
Sebelumnya, Pemerintah mengambil langkah terkait keberlanjutan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan adanya pemangkasan anggaran untuk program tersebut, dari yang awalnya dialokasikan sebesar Rp330 triliun menjadi Rp270 triliun.
Artinya, terjadi penghematan atau pemangkasan anggaran sebesar Rp60 triliun. Langkah efisiensi ini diakui Menkeu merupakan perintah langsung dari Presiden.
Dalam dialog di kanal YouTube Denny Sumargo, Menkeu Purbaya mengungkapkan pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap perencanaan awal program MBG.
Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan agar dana negara tidak terbuang sia-sia.
Ia tidak menampik bahwa pada masa awal perencanaan dan uji coba masih ditemukan banyak celah yang perlu diperbaiki.
"Program MBG itu kan program unggulan Bapak Presiden. Kita nggak bisa hapus, tapi yang paling kita jalankan adalah membuat itu lebih efisien."
"Karena MBG program yang bagus sebetulnya, banyak orang susah hidupnya, jadi dengan itu orang-orang susah terbantu."
"Hanya pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki," ujar Purbaya dikutip dari tayangan podcast tersebut.
Sebagai bendahara negara, Purbaya membeberkan bahwa angka Rp270 triliun saat ini belum tentu menjadi angka final.
Pemerintah masih terus menyisir komponen anggaran untuk melihat potensi penghematan yang lebih besar ke depannya.
"Dari tadinya alokasi 330 (triliun) turun ke 270, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden," tegas Menkeu.
Meski ada pemangkasan anggaran, Menkeu menjamin esensi utama dari program ini tidak akan dikorbankan.
Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa ikut terus mengawasi penggunaan anggaran yang diberikan, dan jika tidak sesuai, maka dipastikan akan melaporkannya.
"Kita laporkan waktu itu, tapi itu kan urusan BGN. Sekarang sudah diperbaiki," tegasnya.
