SURYA.CO.ID, MALANG – Implementasi biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap minyak mentah dunia.
Namun, pemerintah diminta mengantisipasi dampak terhadap pasokan dan harga minyak sawit domestik.
Pemanfaatan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama B50 diyakini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan CPO berpotensi memunculkan tantangan baru apabila keseimbangan pasokan antara kebutuhan energi dan pangan tidak dikelola secara cermat.
Baca juga: Setelah B50, BRIN Usulkan Langkah Baru Pengembangan BBM Ramah Lingkungan E20
Karena itu, implementasi kebijakan ini membutuhkan regulasi yang matang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan tanpa memicu gejolak di sektor lain.
Pakar Ekonomi sekaligus dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Noval Adib, Ph.D., menilai penggunaan CPO sebagai bahan baku solar akan menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional.
"Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku solar tentunya akan menggerakkan perekonomian kita. Nah itu jelas positif bagi APBN," kata Noval, dalam keterangannya yang diterima Minggu (12/7/2026).
Menurut Noval, implementasi B50 akan menggerakkan banyak sektor secara bersamaan, mulai dari industri kelapa sawit, distribusi, hingga sektor pengolahan.
Ia menjelaskan, situasi global saat ini dipenuhi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, termasuk perang di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Baca juga: Program Biodiesel B50, IKA ISMEI Ingatkan Pemerintah Antisipasi Tekanan Fiskal
"Ketergantungan terhadap minyak dunia menjadi rendah. Apalagi pada hari ini harga minyak melambung tinggi akibat perang yang ada di panturan Iran. Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar kelapa sawit atau CPO, tentunya akan menekan itu (beban APBN)," jelas Noval.
Di balik manfaat tersebut, Noval mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keseimbangan pasokan CPO di pasar domestik. Pasalnya, komoditas tersebut juga menjadi bahan baku utama industri minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
"Minyak kelapa sawit itu sudah lama digunakan sebagai bahan baku pangan. Jangan sampai ada perebutan bahan baku antara sektor minyak goreng dengan biodiesel ini, karena bisa membuat harga CPO naik dan dampaknya ke inflasi. Pemerintah harus menjaga keseimbangan ini karena minyak goreng juga kebutuhan bahan pokok," terangnya.
Ia juga menyoroti potensi hidden cost atau biaya tersembunyi yang bisa muncul apabila kebijakan tidak diimbangi dengan pengaturan yang tepat.
"Hidden cost itu ada saja dari setiap kebijakan. Dampaknya akan terasa ketika terjadi perebutan pasokan seiring naiknya demand untuk sawit. Ini tentunya akan menambah dampak sosial, khususnya terkait dengan industri yang sudah lebih mapan. Bisa terjadi kanibalisme sektor. Mungkin di sektor migas kita terbantu, tapi di sektor lain kita akan kedodoran kalau tidak pandai menjaga keseimbangan," beber Noval.
Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai manfaat B50.
"Kalau masyarakat sendiri mungkin cukup dikasih sosialisasi yang baik terkait manfaat B50. Karena mereka sebetulnya yang penting tahu BBM itu ada dengan harga terjangkau. Jangan sampai pakai B50 malah harganya lebih mahal dari solar biasa, karena secara ekonomi akan membebani masyarakat," tegas Noval.
Selain itu, Noval menilai keberhasilan implementasi B50 membutuhkan kepastian hukum dan regulasi yang jelas bagi seluruh pelaku usaha, termasuk PT Pertamina Patra Niaga sebagai ujung tombak distribusi energi nasional.
"Yang diperlukan bagi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk Pertamina Patra Niaga, sebetulnya adalah kepastian hukum, kejelasan regulasi, serta penyederhanaan birokrasi. Dalam membuat kebijakan, mestinya pemerintah bersandar pada landasan atau dokumen akademis yang diuji dengan baik," papar Noval.
Ia menambahkan, pengawasan dari hulu hingga hilir menjadi faktor penting agar implementasi B50 berjalan sesuai tujuan.
"Standardisasi, monitoring, pengendalian, serta evaluasi ketika dijalankan itu harus benar-benar dilaksanakan dengan disiplin yang tinggi. Supaya kebijakan B50 yang tujuannya mulia untuk mengurangi ketergantungan minyak dunia ini bisa sukses, maka pelaksanaannya juga harus benar," pungkas Noval.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan implementasi program Mandatori Biodiesel B50 pada Kamis (9/7/2026) di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit dengan 50 persen solar, dengan masa transisi penggunaan hingga 30 September 2026.
