TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Masa libur sekolah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan okupansi atau tingkat keterisian kamar perhotelan di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.
Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bantul, Yohanes Hendra Dwi Utomo, berujar selama momen libur sekolah 2026, rata-rata okupansi hotel naik menjadi 70 persen dari sebelumnya sekitar 45 persen.
"Okupansi hotel saat libur sekolah saat ini juga naik dibandingkan libur sekolah tahun lalu. Kalau tahun lalu, okupansi kurang lebih sekitar 50-60 persen," katanya kepada Tribunjogja.com, Minggu (12/7/2026).
Dengan demikian, wisatawan libur sekolah yang menghabiskan waktu untuk menginap di hotel Bumi Projotamansari tahun ini cukup bagus, sehingga diharapkan dapat membawa berkah bagi dunia perhotelan.
Peningkatan okupansi hotel di Kabupaten Bantul sudah dirasakan sejak beberapa waktu lalu.
Peningkatan sangat dirasakan di seluruh hotel, termasuk berbintang meliputi Little Tokyo Jogja dan Ros In Hotel.
"Tetapi, untuk di hotel-hotel kami seperti yang berada di Bangunjiwo, Parangtritis, dan semacamnya tidak terlalu banyak (okupansinya) seperti hotel di bagian utara," tuturnya.
Dia menjelaskan, okupansi di hotel tersebut memang meningkat, namun jumlah okupansinya tidak seramai seperti hotel bagian utara Kabupaten Bantul.
Hal itu terjadi karena banyaknya wisatawan yang fokus kepada penginapan di bagian utara.
Baca juga: Sejarah Menarik di Balik Warna-warni Geplak khas Bantul
Meski demikian, saat ini, kata Hendra, masih banyak juga wisatawan yang mengandalkan hotel tidak berizin.
Menurutnya, perlu sinergitas antara stakeholder dengan pemerintah terkait keberadaan hotel tidak berizin tersebut.
Sebab, pihaknya ingin membantu pemerintah untuk mendukung pendapatan asli daerah yang baik.
Berdasarkan pantauannya, sampai saat ini masih banyak wisatawan yang mengandalkan akomodasi-akomodasi nonanggota PHRI Kabupaten dan tidak berizin.
"Masih banyak guest house yang di-booking wisatawan jauh-jauh hari. Jadi butuh sinergi antara stakeholder dan pemerintah agar pendapatan daerah dari sektor ini bisa masuk secara maksimal ke pemerintah setempat, tandasnya.(*)
